Menteri HAM Dorong Perlindungan Pers dari Berbagai Tekanan
Suara Pecari | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan HAM di Indonesia. Dalam sebuah acara di Bandung pada 21 Mei 2026, Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk meningkatkan kemitraan dengan media demi memperluas partisipasi publik dalam perlindungan hak asasi manusia.
“Kami ingin menjalin kemitraan strategis yang bersifat mutualisme, tanpa ketergantungan satu sama lain,” ujarnya. Ia percaya bahwa pers dapat membuka akses pengetahuan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Pigai juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kebebasan pers dan mencegah praktik pemberangusan oleh negara. “Kami memberikan perhatian khusus agar tidak muncul tuduhan terhadap pemerintah yang mencoba membungkam pers,” katanya.
Dalam konteks perkembangan teknologi digital dan kompetisi di industri media, Pigai mengakui tantangan yang dihadapi oleh jurnalis. Ia menyoroti bahwa jurnalis sering kali merupakan kelompok rentan yang menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan, baik dari industri media itu sendiri maupun dari lembaga lain.
“Pemerintah perlu hadir untuk melindungi kebebasan pers dan keselamatan pekerja media di tanah air,” tambahnya. Pigai juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat, menyatakan bahwa keberadaan pers sangat krusial bagi kehidupan demokrasi.
“Pers tidak boleh mati dan harus berkembang, karena tanpa pers, dunia ini akan gelap,” pungkasnya. Pernyataan ini menggambarkan urgensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.