Empat Dapur MBG di Pamekasan Terancam Ditutup karena Belum Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Suara Pecari, Pamekasan – Sebanyak empat dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Achmad Syamlan, mengungkapkan bahwa dari total 131 dapur MBG yang beroperasi, baru 127 yang telah memenuhi persyaratan sanitasi. Empat dapur lainnya masih menunggu surat keterangan operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum dapat mengurus SLHS.
Kewajiban SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SLHS merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG. Kewajiban ini diatur langsung oleh BGN dan Kementerian Kesehatan sebagai syarat dasar operasional. Achmad Syamlan menegaskan bahwa SPPG yang tidak memiliki SLHS akan ditutup atau dihentikan sementara. “SLHS merupakan syarat dasar operasional yang harus dipenuhi. SPPG yang belum memiliki SLHS akan ditutup atau dihentikan sementara,” ujarnya pada Kamis, 9 Juli 2026.
Prosedur dan Syarat Pengajuan SLHS
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, proses pengajuan SLHS melibatkan beberapa tahap:
| Tahap | Deskripsi |
|---|---|
| 1. Pengajuan surat keterangan operasional ke BGN | Dapur MBG harus mendapatkan surat keterangan dari BGN yang menyatakan bahwa dapur tersebut resmi beroperasi. |
| 2. Inspeksi sanitasi oleh Dinas Kesehatan | Petugas kesehatan akan memeriksa kebersihan dapur, penyimpanan bahan baku, dan proses pengolahan makanan. |
| 3. Penerbitan SLHS | Jika semua persyaratan terpenuhi, Dinas Kesehatan akan menerbitkan SLHS yang berlaku untuk satu tahun. |
Pentingnya SLHS bagi Dapur MBG
SLHS bukan sekadar formalitas. Sertifikat ini memastikan bahwa dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat, sehingga makanan yang disajikan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. “SLHS penting dimiliki SPPG untuk memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG,” tambah Achmad Syamlan. Tanpa SLHS, risiko kontaminasi makanan dan penyebaran penyakit dapat meningkat, yang justru bertentangan dengan tujuan program MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Dampak Keterlambatan SLHS terhadap Program MBG
Keterlambatan pengurusan SLHS pada empat dapur MBG di Pamekasan berpotensi mengganggu distribusi makanan bergizi gratis. Setiap dapur MBG rata-rata melayani 500 hingga 1.000 penerima manfaat per hari, sehingga penutupan sementara dapur tersebut dapat menyebabkan ribuan orang kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, citra program MBG di mata publik juga bisa terpengaruh jika masalah sanitasi tidak segera diatasi.
Langkah Antisipasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan telah berkoordinasi dengan BGN untuk mempercepat penerbitan surat keterangan operasional bagi keempat dapur yang belum memiliki SLHS. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh dapur MBG untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sanitasi. Berikut adalah data status SLHS dapur MBG di Pamekasan per Juli 2026:
- Total dapur MBG: 131
- Sudah memiliki SLHS: 127 (96,95%)
- Belum memiliki SLHS: 4 (3,05%)
- Penyebab: Menunggu surat keterangan operasional dari BGN
Kronologi Masalah SLHS di Pamekasan
Permasalahan SLHS di Pamekasan mulai tercium pada awal Juli 2026, ketika Dinas Kesehatan melakukan evaluasi rutin terhadap dapur MBG. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa empat dapur belum melengkapi dokumen SLHS. Pihak Dinas Kesehatan kemudian memberikan tenggat waktu hingga akhir Juli 2026 bagi keempat dapur untuk mengurus SLHS. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada perkembangan, dapur akan ditutup sementara.
Implikasi bagi Program MBG Nasional
Kasus di Pamekasan menjadi pelajaran bagi daerah lain yang menjalankan program MBG. Kepatuhan terhadap standar sanitasi harus menjadi prioritas sejak awal pendirian dapur. BGN dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menyederhanakan prosedur pengurusan surat keterangan operasional agar tidak menjadi hambatan bagi dapur MBG di daerah. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya SLHS perlu ditingkatkan kepada pengelola dapur.
Perspektif Masyarakat
Masyarakat Pamekasan, terutama penerima manfaat MBG, berharap agar masalah SLHS segera terselesaikan. “Kami sangat bergantung pada program ini untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kami. Jangan sampai ada dapur yang ditutup karena masalah administrasi,” ujar Siti, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pamekasan. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh para guru di sekolah-sekolah yang menerima pasokan makanan dari dapur MBG.
Penutup
Empat dapur MBG di Pamekasan yang belum memiliki SLHS menjadi pengingat bahwa kesuksesan program gizi gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan. Dinas Kesehatan setempat terus berupaya mempercepat proses perizinan, namun dukungan penuh dari BGN dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar program MBG dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan standar kesehatan. Kepatuhan terhadap SLHS bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
