Cerita Bahlil Didemo 1,5 Bulan Usai Larang Ekspor Nikel
Suara Pecari – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengalaman beratnya saat kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterapkan pada awal masa jabatannya. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa landasan Peraturan Menteri (Permen) resmi dan memicu demonstrasi selama 1,5 bulan.
Latar Belakang Larangan Ekspor Nikel
<pPada tanggal 23 Oktober 2019, Bahlil dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Empat hari kemudian, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan untuk melarang ekspor nikel tanpa memperhatikan prosedur formal.
Bahlil memimpin rapat kebijakan larangan ekspor nikel dengan mengundang seluruh pelaku industri pertambangan dan eksportir nikel. Keputusan tersebut menetapkan mulai 1 November 2019 dilarang melakukan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini diambil tanpa dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM, yang saat itu dijabat Arifin Tasrif.
Proses Pengambilan Keputusan dan Dampak Kebijakan
Bahlil juga meminta masukan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung agar kebijakan larangan ekspor nikel memiliki landasan aturan yang memadai. Meski begitu, pelaksanaan kebijakan ini bersifat dadakan dan menimbulkan ketegangan di kalangan pengusaha nikel dan eksportir.
Akibat kebijakan tersebut, pemerintah menghadapi gelombang demonstrasi selama hampir satu setengah bulan. Bahlil mengaku harus menghadapi langsung tekanan tersebut sebagai pejabat baru dan junior di kabinet.
Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi
Dalam bukunya yang berjudul Hilirisasi SDA Indonesia: Transformasi dan Mandat Konstitusi, Bahlil menegaskan bahwa transformasi ekonomi nasional tidak dapat terwujud tanpa pergeseran ekspor dari bahan mentah menjadi produk hilir. Larangan ekspor nikel merupakan langkah strategis untuk mendorong pengembangan industri pengolahan dan manufaktur dalam negeri.
Buku-buku lain karya Bahlil juga membahas berbagai aspek kebijakan investasi dan hilirisasi, termasuk pembentukan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terinspirasi dari kawasan industri di Vietnam, serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya kemandirian industri.
Pesan dan Komitmen Bahlil
Bahlil menutup ceritanya dengan menekankan nilai kesetiaan, loyalitas, dan komitmen sebagai modal utama untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Ia percaya bahwa kedaulatan sumber daya alam dapat dicapai melalui kebijakan hilirisasi yang konsisten dan terarah.
Kisah ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika pengambilan kebijakan strategis di Indonesia, khususnya dalam sektor sumber daya alam dan investasi. Larangan ekspor nikel yang kontroversial tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan hilirisasi yang bertujuan memperkuat industri domestik dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
