Pramono Pastikan Perbaikan Separator Transjakarta Koridor 9 dan Pembongkaran JPO Tidak Terpakai
Suara Pecari, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya akan melakukan perbaikan separator atau pembatas jalur di Koridor 9 Transjakarta. Langkah ini diambil untuk mengatasi insiden berulang di mana separator tersebut sering ditabrak kendaraan, terutama truk yang memanfaatkan jalur tersebut secara tidak semestinya.
Perbaikan Separator Koridor 9 Transjakarta
Pramono mengungkapkan bahwa perbaikan ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Menurutnya, pemasangan separator dan penataan teknis jalur akan dilakukan oleh kedua instansi tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna Transjakarta.
“Yang jelas untuk koridor itu pasti akan kita lakukan perbaikan supaya truk-truk yang selama ini juga sering memanfaatkan itu tidak bisa melakukan itu,” ujar Pramono saat ditemui di acara Race Expo myBCA JRF 2026 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang Tidak Berfungsi
Selain perbaikan separator, Pramono juga menyampaikan rencana pembongkaran sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sudah tidak berfungsi dan tidak lagi digunakan oleh masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penataan kota yang dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga.
Menurut Pramono, pembongkaran JPO yang sudah direncanakan sejak lama belum dilakukan karena pelaksanaannya dijadwalkan pada bulan Oktober hingga November 2026.
“Yang pertama untuk JPO sudah menjadi program Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga. Bahwa ada sebagian memang pelaksanaannya baru pada awal tahun depan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pembongkaran yang sempat tertunda akan segera dilaksanakan sesuai jadwal.
Konteks dan Dampak
Koridor 9 Transjakarta merupakan salah satu jalur utama yang melayani masyarakat Jakarta dengan volume penumpang yang cukup tinggi. Separator yang berfungsi sebagai pembatas jalur sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan operasional bus Transjakarta. Insiden tabrakan yang sering terjadi menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu layanan dan menimbulkan risiko keselamatan.
Sementara itu, keberadaan JPO yang sudah tidak digunakan dapat mengganggu estetika dan fungsi ruang publik. Pembongkaran JPO yang tidak berfungsi ini diharapkan dapat mendukung program penataan kota yang lebih baik serta memaksimalkan penggunaan ruang publik yang ada.
Penanganan oleh Pemerintah DKI Jakarta
Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga akan mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan dan pembongkaran tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi publik dan tata ruang kota demi kenyamanan dan keamanan warga Jakarta.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
