Program Bedah Rumah Capai 13,51 Persen, Pemerintah Percepat Verifikasi

Suara Pecari | Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang hingga awal Juni 2026 telah mencapai progres 13,51 persen. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa percepatan verifikasi calon penerima bantuan menjadi prioritas utama agar target fisik selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026 dapat tercapai. Program ini menyasar perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Progres dan Target Program

Dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Qodari memaparkan bahwa dari target awal sekitar 400.000 unit rumah, proses verifikasi telah menjangkau sekitar 300.000 unit. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi selesai pada Juni 2026. “Proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, sedangkan pelaksanaan fisiknya sekitar 3 bulan,” ujar Qodari. Dengan demikian, diharapkan seluruh perbaikan rumah rampung pada Oktober 2026, atau paling lambat November 2026.

Kronologi Pelaksanaan

Besaran Bantuan dan Skema Pendanaan

Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan yang berbeda berdasarkan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya pembangunan. Berikut rinciannya:

Pemkab Banyuwangi Menang Sengketa Tanah, Siapkan Sertifikasi Lahan SDN 1 Klatak

B banyuwangi

687 hari

• Wilayah reguler: Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
• Papua dan Maluku Utara: Rp25 juta per unit, karena biaya pembangunan yang lebih tinggi.
• Wilayah pegunungan, pulau kecil, dan daerah terluar di Papua dan Maluku Utara: Rp40 juta per unit, untuk mengakomodasi tantangan logistik dan akses.

Skema ini dirancang untuk mendukung perbaikan rumah secara swadaya oleh masyarakat, sehingga penerima dapat mengelola sendiri pembangunan dengan pendampingan teknis dari pemerintah daerah.

Pelayanan Publik di Desa Tapanrejo, Banyuwangi, Dikeluhkan Warga

B Berita

911 hari

Anggaran dan Alokasi Daerah

Program BSPS tahun 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN 2026. Dana ini digunakan untuk membiayai perbaikan ratusan ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Provinsi Jawa Barat mencatat alokasi dan progres tertinggi, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator seperti jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta kedalaman kemiskinan di setiap daerah.

Desa Parijatah Wetan, Srono Selalu Berusaha Tertib Setorkan PBB

B banyuwangi

2063 hari

Daftar Provinsi dengan Alokasi Tertinggi

1. Jawa Barat
2. Jawa Timur
3. Jawa Tengah
4. Sumatra Utara
5. Sulawesi Selatan

Dampak dan Implikasi Program

Program Bedah Rumah diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih terdapat sekitar 12,7 juta unit rumah tidak layak huni pada tahun 2025. Dengan target 400.000 unit per tahun, program ini berkontribusi signifikan meskipun masih jauh dari kebutuhan total. Dampak positif lainnya meliputi peningkatan kesehatan penghuni, karena rumah yang layak huni mengurangi risiko penyakit akibat sanitasi buruk, serta peningkatan produktivitas ekonomi keluarga. Namun, tantangan utama adalah memastikan tepat sasaran dan kualitas perbaikan yang sesuai standar. Percepatan verifikasi menjadi krusial untuk menghindari penundaan dan memastikan dana terserap optimal.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menuju target Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan swadaya, masyarakat diberdayakan untuk turut serta dalam pembangunan rumah mereka sendiri, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

IKD Masih Memerlukan Fotokopi e‑KTP, Pemerintah Jelaskan Tantangan Infrastruktur dan Regulasi

B Birokrasi

51 hari

Penutup

Langkah pemerintah mempercepat verifikasi Program Bedah Rumah menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah perumahan rakyat. Dengan target yang jelas, alokasi anggaran yang besar, dan skema bantuan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan rendah pun bisa menikmati hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman, sehingga kualitas hidup mereka meningkat secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka progres, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh jutaan keluarga di seluruh Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.