Penghargaan Opini WTP ke-20 Bukti Komitmen DPD RI Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Suara Pecari, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-20 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menegaskan konsistensi DPD RI dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Opini WTP oleh BPK RI
Opini WTP diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 Kantor BPK RI, Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Signifikansi Opini WTP bagi Tata Kelola Keuangan Negara
Pemberian opini WTP merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan kementerian dan lembaga negara.
Komitmen DPD RI dalam Pengelolaan Keuangan
Hadirnya Sekretaris Jenderal DPD RI dalam acara penyerahan opini tersebut menegaskan komitmen tinggi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mohammad Iqbal menyatakan bahwa DPD RI berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, konsisten, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Organisasi
Hasil pemeriksaan BPK juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan efektivitas pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Mohammad Iqbal menegaskan bahwa hasil tersebut akan selalu menjadi bahan evaluasi guna melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Sinergi antara BPK dan Kementerian/Lembaga
Melalui sinergi yang erat antara BPK RI dengan seluruh kementerian dan lembaga, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas dan akuntabel. Hal ini juga akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
