Ketua Satgas Perumahan Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Kota Batu, Perkuat Integrasi Sertifikat Tanah Gratis

Suara Pecari | Batu, 2 Juli 2026 – Ketua Satgas Perumahan Hashim Sujono Djojohadikusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Rabu (1/7/2026). Kunjungan ini dilakukan di rumah Suharminingsih, penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 67, RT 03 RW 09, Kelurahan Temas. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Latar Belakang Program BSPS

Program BSPS merupakan salah satu program unggulan pemerintah di bidang perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan berupa material bangunan dan dana tunai untuk perbaikan rumah swadaya. Di Kota Batu, program ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan telah menjangkau ratusan keluarga. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah legalitas kepemilikan tanah yang kerap menjadi kendala bagi MBR untuk mengakses bantuan perumahan secara berkelanjutan.

Kombes Pol Rama Samtama Putra Resmi Dilantik Sebagai Kapolresta Banyuwangi

B banyuwangi

634 hari

Integrasi Sertifikat Tanah Gratis

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi MBR. “Saya dapat pertolongan luar biasa dari Pak Ketua Satgas Perumahan Hashim Sujono Djojohadikusumo. Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR itu secara gratis. Itu arahan dari Pak Ketua Satgas, program Pak Prabowo yang sangat berharga,” ujar Maruarar. Menurutnya, masyarakat penerima BSPS tidak hanya memperoleh bantuan peningkatan kualitas rumah, tetapi juga akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Langkah ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi MBR.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Sujono Djojohadikusumo menambahkan bahwa program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR. “Nanti program Bedah Rumah BSPS ini juga akan didukung program sertifikasi gratis. Harapan pemerintah setiap tahun bisa 2 juta kepala keluarga mendapat sertifikat gratis, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkap Hashim. Program sertifikasi gratis ini telah dijalankan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dampak dan Implikasi Kebijakan

Integrasi BSPS dengan sertifikat tanah gratis diharapkan memberikan dampak signifikan bagi MBR. Pertama, kepastian hukum kepemilikan tanah akan memudahkan MBR dalam mengakses layanan perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Kedua, rumah yang telah direnovasi dan bersertifikat akan meningkatkan nilai aset keluarga, sehingga dapat dijadikan jaminan untuk modal usaha. Ketiga, program ini diyakini dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.

Transformasi Digital Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional Penyaluran Bansos

B Birokrasi

294 hari

Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah menghadirkan berbagai program pendukung untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Di antaranya adalah penurunan bunga pembiayaan PNM dari 22 persen menjadi 8 persen serta penyediaan KUR Perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat. “Kemudian KUR perumahan di bawah Rp100 juta tanpa jaminan dan bunganya 6 persen setahun. Jadi lengkap, paket lengkap programnya Bapak Presiden Prabowo,” terang Maruarar.

Data dan Target Program

Sinergi Antar Kementerian dan Satgas Perumahan

Kolaborasi antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci keberhasilan program ini. Hashim Sujono menekankan pentingnya sinergi untuk mempercepat realisasi target. “Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. Di tingkat daerah, pemerintah kota Batu juga diharapkan mendukung dengan menyediakan data MBR yang akurat dan memfasilitasi proses sertifikasi.

Penutup

Peninjauan di Kelurahan Temas bukan sekadar seremoni, melainkan bukti komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi perumahan yang komprehensif bagi MBR. Integrasi BSPS dengan sertifikat tanah gratis, ditambah dengan program pembiayaan yang murah, menciptakan paket kebijakan yang saling melengkapi. Ke depan, diharapkan program ini dapat direplikasi di daerah lain dan menjadi model dalam upaya mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah layak di Indonesia. Masyarakat pun menanti realisasi target 2 juta sertifikat gratis per tahun, yang diyakini akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan MBR.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.