Pulihkan Akses Nelayan, Pidie Jaya Percepat Normalisasi Muara Krueng Meureudu
Suara Pecari, Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat proses normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu sebagai langkah strategis untuk mengembalikan akses nelayan ke laut yang selama ini terhambat akibat pendangkalan. Pengerukan fokus pada sisi kiri hilir muara agar kapal-kapal nelayan dapat melintas lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan selesai.
Faktor Pendangkalan dan Dampaknya
Pendangkalan muara Sungai Krueng Meureudu terjadi akibat timbunan lumpur yang terbawa pascabencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi ini menyulitkan kapal nelayan untuk melewati muara, sehingga mobilitas dan aktivitas perikanan terganggu. Hal tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan di wilayah tersebut.
Strategi Normalisasi untuk Mempercepat Pemulihan
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menjelaskan bahwa pengerukan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada sisi kiri muara sepanjang 500 meter hingga kedalaman sekitar empat meter. Pengerjaan sisi kiri dipilih agar nelayan dapat segera melaut meskipun pekerjaan normalisasi secara keseluruhan masih berlangsung.
“Kami mengarahkan pengerukan sisi kiri terlebih dahulu agar masyarakat yang ingin melaut bisa cepat memanfaatkan jalur tersebut. Jika menunggu seluruh pengerjaan selesai, nelayan tetap tidak bisa melaut,” ujar Sibral saat meninjau lokasi normalisasi, Sabtu (15/8/2026).
Progres dan Dukungan Pendanaan
Menurut staf Humas Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Jamaluddin, progres normalisasi saat ini mencapai 35-40 persen. Pengerjaan jalur prioritas sisi kiri ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan, dengan harapan jalur tersebut dapat dilalui kapal nelayan mulai Agustus 2026. Seluruh pekerjaan di muara ditargetkan rampung pada November 2026.
Dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp37 miliar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dana tambahan sekitar Rp50 miliar direncanakan tersedia pada akhir Agustus untuk melanjutkan dan menyelesaikan normalisasi.
Peran Ekskavator Amfibi dan Dukungan Satgas PRR
Untuk mempercepat pengerjaan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengerahkan ekskavator amfibi yang mampu bekerja di area muara. Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memberikan hasil yang sesuai harapan masyarakat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung percepatan normalisasi. Tim Satgas PRR mendorong agar pekerjaan dapat diselesaikan sebelum memasuki puncak musim hujan pada Oktober hingga Desember 2026.
Perwakilan Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyatakan, “Kami berharap seluruh penanganan selesai sebelum puncak musim hujan. Jika ada kendala teknis atau administratif, Satgas siap membantu pemerintah daerah mencari solusi.”
Dampak Normalisasi bagi Masyarakat Nelayan
Pembukaan kembali jalur muara yang aman dan dapat dilalui kapal nelayan diharapkan membangkitkan aktivitas perikanan secara bertahap. Nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan kembali berjalan lancar, dan pendapatan keluarga yang sempat terdampak bencana dapat pulih.
Normalisasi muara Krueng Meureudu menjadi salah satu upaya penting dalam rehabilitasi pascabencana yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat lokal.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
