Pemprov Riau Perkuat Pelayanan Publik Jelang Penilaian Ombudsman: Digitalisasi dan Inovasi Jadi Kunci
Suara Pecari, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan pembenahan layanan publik di berbagai sektor menjelang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan hingga percepatan digitalisasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan berbagai perbaikan yang dilakukan tidak terlepas dari pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Memang pelayanan ini semakin meningkat. Alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama ini dalam mendukung peningkatan pelayanan publik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Jumat 10 Juli 2026.
Digitalisasi Layanan Publik: Langkah Strategis Pemprov Riau
Ia menjelaskan, Pemprov Riau terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, salah satunya melalui penerapan sistem digital di sejumlah layanan pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan publik kami terus kami tingkatkan, termasuk melalui berbagai perubahan seperti digitalisasi agar pelayanan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Beberapa inovasi digital yang telah diterapkan antara lain:
- Sistem perizinan online terintegrasi (OSS Riau)
- Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis mobile (Lapor Riau)
- Portal informasi publik yang menyajikan data real-time anggaran dan kegiatan pemerintah
- Layanan administrasi kependudukan secara daring di kecamatan-kecamatan
Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat, tetapi juga meminimalkan praktik pungutan liar dan mempercepat waktu pelayanan. Menurut data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, implementasi sistem digital telah berhasil memangkas waktu pengurusan izin usaha dari rata-rata 14 hari menjadi hanya 3 hari kerja.
Peningkatan Kualitas di Sektor Kesehatan: RSUD Arifin Achmad
Menurut SF Hariyanto, peningkatan kualitas pelayanan juga terlihat di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Selain pembenahan fasilitas, peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit tersebut. “Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah sangat baik. Fasilitas kamar juga semakin bagus dan hal itu sejalan dengan meningkatnya pendapatan BLUD secara signifikan,” ungkapnya.
Berikut adalah data perbandingan pendapatan BLUD RSUD Arifin Achmad sebelum dan sesudah pembenahan:
| Tahun | Pendapatan BLUD (Rp) | Jumlah Kunjungan Pasien | Tingkat Kepuasan Pasien (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 120 miliar | 250.000 | 78% |
| 2025 | 185 miliar | 320.000 | 85% |
| 2026 (per Juni) | 110 miliar | 180.000 | 89% |
Peningkatan pendapatan BLUD yang signifikan mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad. Fasilitas kamar rawat inap yang diperbarui, penambahan alat kesehatan modern, dan peningkatan kompetensi tenaga medis menjadi faktor pendorong utama.
Kinerja OPD Lain: Bapenda Riau dan Dampaknya pada Pendapatan Daerah
Selain sektor kesehatan, sejumlah OPD juga dinilai menunjukkan kinerja pelayanan yang semakin baik, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Melalui sistem pembayaran pajak online dan layanan jemput bola, Bapenda Riau berhasil menaikkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar 15% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Monitoring Ombudsman: Persiapan Penilaian Kepatuhan 2026
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari monitoring sekaligus penguatan kepada Ombudsman Perwakilan Riau menjelang dimulainya penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026. “Pada pertengahan Juli kami akan memulai kick-off penilaian pelayanan publik terhadap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perwakilan di daerah,” kata Nuzran.
Ia menambahkan, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut akan diumumkan pada agenda nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 di hadapan Presiden Republik Indonesia. Selama proses penilaian berlangsung, Ombudsman RI akan terus berkoordinasi dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.
Kronologi Persiapan Penilaian Ombudsman
- Januari-Maret 2026: Pemprov Riau melakukan evaluasi internal dan identifikasi titik lemah pelayanan publik di seluruh OPD.
- April-Juni 2026: Implementasi perbaikan, termasuk percepatan digitalisasi dan peningkatan fasilitas di RSUD Arifin Achmad serta Bapenda.
- 10 Juli 2026: Plt Gubernur SF Hariyanto bersama Ombudsman RI menggelar konferensi pers untuk menyampaikan progres perbaikan.
- Pertengahan Juli 2026: Kick-off penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
- Desember 2026: Pengumuman hasil penilaian di hadapan Presiden.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat dan Pemerintah
Upaya Pemprov Riau dalam memperkuat pelayanan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan indeks kepatuhan di mata Ombudsman, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Digitalisasi layanan mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi, sementara peningkatan kualitas kesehatan di RSUD Arifin Achmad meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis yang lebih baik. Di sisi lain, peningkatan pendapatan daerah melalui Bapenda memungkinkan pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan dalam penilaian Ombudsman akan menjadi indikator tata kelola yang baik (good governance) dan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta publik. Sebaliknya, jika hasil penilaian kurang memuaskan, hal itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Penutup: Langkah Maju Menuju Pelayanan Prima
Pemprov Riau telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, inovasi, dan sinergi dengan Ombudsman. Langkah-langkah konkret yang diambil tidak hanya menjawab tuntutan penilaian kepatuhan, tetapi juga mencerminkan visi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, Riau optimis dapat meraih predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
