Eri Cahyadi Jadikan Kasus Pungli SWK Pelajaran bagi Seluruh Lurah
Mutasi Besar-Besaran ASN Surabaya: Penyegaran dan Evaluasi Kinerja
Suara Pecari, Pemerintah Kota Surabaya kembali melakukan langkah strategis dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Pada Kamis, 9 Juli 2026, sebanyak 32 pejabat dilantik dan diambil sumpah jabatan di Graha Sawunggaling. Mutasi ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari upaya penyegaran organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan evaluasi kinerja yang komprehensif. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa setiap pergeseran jabatan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, masa penugasan, hingga kedekatan domisili ASN dengan tempat kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses mutasi kali ini, terdapat fenomena menarik: empat pejabat perempuan memilih mundur dari jabatan struktural karena tidak mendapat restu suami. Eri Cahyadi menyikapi hal ini dengan bijak. Ia menilai keluarga harus menjadi prioritas utama, dan keputusan tersebut patut dihormati. “Ketika berputar hari ini mendapatkan jabatan struktural tetap tapi tidak menjadi garda terdepan nomor satu, maka sejatinya jenengan dibukakan pintu surga oleh Gusti Allah karena mendapatkan rida seorang suami. Namun, saya berharap dengan bergeser ke posisi lain, komitmen dan konsistensi untuk terus berjuang bagi kepentingan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya tidak hanya fokus pada kinerja, tetapi juga pada keseimbangan kehidupan personal ASN.
Kasus Pungli SWK Tambak Wedi: Akibat Lemahnya Pengawasan Lurah
Salah satu pemicu utama mutasi ini adalah dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat empat hingga lima pedagang yang diduga menjadi korban. Sebagian dari mereka diminta membayar sejumlah uang agar bisa berjualan, sementara lainnya tidak dapat berdagang karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Ironisnya, lurah setempat mengaku tidak mengetahui adanya praktik pungli karena hanya berkomunikasi dengan pengurus paguyuban, bukan langsung kepada para pedagang.
Eri Cahyadi menyayangkan sikap lurah tersebut. “Dia tidak tahu karena tidak pernah tanya langsung ke pedagang, tanyanya kepada paguyuban. Katanya aman, sering ngopi di tempat itu, tetapi tidak tahu kalau pedagang ditariki uang. Ini kan membingungkan. Ke mana hadirnya pemerintah terutama lurah daerah tersebut,” katanya dengan nada kecewa. Kejadian ini menunjukkan celah dalam sistem pengawasan di tingkat kelurahan, di mana komunikasi yang tidak langsung dapat menutupi masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Kronologi Penanganan Kasus dan Tindakan Tegas Pemkot
Berikut kronologi penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi:
- Juni 2026: Sejumlah pedagang melaporkan adanya pungutan liar kepada pihak berwenang.
- Juli 2026: Pemkot Surabaya menerima laporan dan segera melakukan investigasi internal.
- 9 Juli 2026: Dalam pelantikan mutasi, Eri Cahyadi mengumumkan tindakan tegas terhadap lurah yang dinilai lalai. Lurah tersebut digeser dari jabatan kepala wilayah menjadi kepala seksi sebagai bentuk evaluasi.
- 10 Juli 2026: Pemkot menyerahkan penanganan dugaan pungli kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.
Eri Cahyadi menegaskan bahwa mutasi dan evaluasi ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah. Ia meminta setiap pemimpin di garda terdepan untuk lebih aktif turun ke lapangan, mendengarkan langsung keluhan warga, dan memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan. “Seorang pemimpin di garda terdepan harus bisa mengambil keputusan dan melindungi masyarakatnya. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Kita harus menjaga hak yang sama bagi seluruh warga di Kota Surabaya,” tegasnya.
Data Mutasi ASN Surabaya Periode Juli 2026
Berikut adalah data mutasi dan evaluasi ASN yang dilakukan Pemkot Surabaya:
| Kelompok ASN | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total ASN yang dimutasi | 32 | Penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan |
| Pejabat perempuan mundur | 4 | Tidak mendapat restu suami, dihormati keputusannya |
| Lurah yang dievaluasi (digeser) | 1 | Dari kepala wilayah menjadi kepala seksi karena lemahnya pengawasan |
| Pedagang korban pungli | 4-5 | Diduga diminta bayar atau tidak boleh berjualan |
Data di atas menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya serius dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas. Tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap ASN yang memprioritaskan keluarga.
Dampak dan Implikasi bagi Birokrasi dan Masyarakat
Kasus pungli di SWK Tambak Wedi dan mutasi ASN ini memiliki sejumlah dampak dan implikasi. Pertama, bagi masyarakat Surabaya, kejadian ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Pedagang kecil yang menjadi korban pungli kini mendapatkan perhatian, dan diharapkan kasus serupa tidak terulang. Kedua, bagi internal birokrasi, mutasi ini menjadi sinyal bahwa Pemkot tidak segan menindak pejabat yang lalai. Hal ini mendorong ASN untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, munculnya fenomena pejabat perempuan yang mundur karena restu suami membuka diskusi tentang keseimbangan antara karier dan keluarga. Eri Cahyadi menilai hal ini sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai keluarga, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan tentang keterwakilan perempuan di jabatan struktural.
Pesan Wali Kota: Pemimpin Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Eri Cahyadi menekankan bahwa pemimpin di tingkat kelurahan harus menjadi garda terdepan yang melindungi warganya. Ia menginstruksikan seluruh lurah dan camat untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, terutama ke tempat-tempat yang rawan pungli. “Hadirnya pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan hanya duduk di kantor dan menerima laporan dari paguyuban. Turunlah, ajak ngobrol pedagang, tanyakan kesulitan mereka. Itulah esensi dari pelayanan publik,” ujar Eri.
Ke depan, Pemkot Surabaya berencana memperkuat sistem pengawasan partisipatif dengan melibatkan warga dalam melaporkan pelanggaran. Aplikasi pengaduan online juga akan dioptimalkan agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
Kasus pungli di SWK Tambak Wedi mungkin hanya sebagian kecil dari masalah yang ada, namun respons cepat dan tegas dari Pemkot Surabaya menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Semoga momentum ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi para lurah, tetapi juga menjadi awal dari birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Surabaya harus terus bergerak maju, dengan aparatur yang tidak hanya cakap secara administrasi, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
