Ditjenpas Klarifikasi Video Penggerebekan Rumah Dinas Kalapas Waingapu: Kejadian Lama dan Sudah Disanksi
Suara Pecari, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan penggerebekan rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditjenpas menegaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang terjadi pada November 2024 dan kasusnya telah ditindaklanjuti secara tegas.
Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa pejabat berinisial RB yang saat itu menjabat sebagai Kalapas Waingapu langsung dicopot dari jabatannya dan menjalani pemeriksaan serta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. “Video tersebut adalah video lama yang terjadi pada November 2024,” ujar Rika dalam keterangannya pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Penanganan Kasus dan Status Terkini RB
Setelah pencopotan jabatan, RB berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Ditjenpas Provinsi Jambi. Namun, saat ini RB diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum terkait dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Rika menambahkan bahwa RB telah ditahan oleh Polda Jambi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Pentingnya Verifikasi Informasi
Ditjenpas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial. Video lama tersebut viral kembali dengan narasi yang tidak tepat waktu kejadian, sehingga bisa menyesatkan publik.
Rika menegaskan bahwa Ditjenpas memiliki komitmen kuat untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. “Apabila terbukti ada pelanggaran, maka sanksi tegas akan diterapkan,” ujarnya.
Konteks dan Dampak
Peristiwa penggerebekan di rumah dinas Kalapas Waingapu ini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan pelanggaran etika dan hukum yang melibatkan pejabat pemasyarakatan. Penanganan kasus tersebut secara transparan dan tegas oleh Ditjenpas menunjukkan upaya pengawasan internal yang serius dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, kejadian ini mengingatkan pentingnya masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan berita agar tidak memicu kesalahpahaman dan keresahan yang tidak perlu.
Penanganan yang cepat dan tegas terhadap pejabat yang terlibat pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat sistem pengawasan internal di Ditjenpas.
Dengan klarifikasi ini, Ditjenpas berharap agar masyarakat dapat memahami fakta sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
