Kenaikan Harga Pertamax Picu Kekhawatiran Perpindahan Konsumen ke Pertalite, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Subsidi BBM

Kenaikan Harga Pertamax Picu Kekhawatiran Perpindahan Konsumen ke Pertalite, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Subsidi BBM

Suara Pecari | Jakarta – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang resmi diberlakukan PT Pertamina pada 10 Juni 2026 menuai respons dari berbagai kalangan. Harga Pertamax Naik Pemerintah Diminta Awasi Subsidi BBM LPP RRI menjadi sorotan utama setelah Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menyoroti potensi perpindahan konsumen ke Pertalite. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar subsidi BBM tepat sasaran.

PT Pertamina secara resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang meningkat 30 hingga 50 persen akibat konflik di Timur Tengah, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Hadi Ismoyo menjelaskan bahwa selama ini Pertamina menanggung selisih harga Pertamax sekitar Rp4.500 per liter untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Dengan konsumsi 12 juta kiloliter per tahun, beban yang ditanggung Pertamina mencapai sekitar Rp54 triliun. “Kenaikan harga Pertamax tidak dapat dihindari karena lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan Pertamina di tengah tekanan biaya energi yang terus meningkat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang melebar. Mayoritas kendaraan pengguna Pertamax masih dapat menggunakan Pertalite, sehingga risiko migrasi konsumsi perlu diantisipasi. Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. “Perlu sekali pengetatan dan pengawasan atas tata kelola BBM subsidi. Sehingga harus tegas untuk menindak pelanggaran bagi mobil-mobil yang seharusnya tidak berhak antre di jalur Pertalite,” tegasnya.

Harga Pertamax Naik Pemerintah Diminta Awasi Subsidi BBM LPP RRI juga menyoroti tekanan ganda yang dihadapi Pertamina. Selain kenaikan harga minyak mentah, penguatan dolar AS turut memperberat beban perusahaan. Hingga kini, belum ada kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban tersebut. Jika tidak ada langkah antisipatif, dikhawatirkan subsidi BBM akan bocor dan tidak tepat sasaran.

Pengamat energi menilai bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga keberlanjutan keuangan Pertamina. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah pengawasan yang ketat. Harga Pertamax Naik Pemerintah Diminta Awasi Subsidi BBM LPP RRI menjadi isu krusial yang membutuhkan respons cepat dari regulator.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan BBM. Bagi yang mampu, disarankan tetap menggunakan Pertamax agar subsidi lebih tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sistem digitalisasi dan pemantauan di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan.

Kesimpulannya, kenaikan harga Pertamax memang tidak bisa dihindari, namun dampaknya terhadap perpindahan konsumen ke Pertalite harus diantisipasi dengan pengawasan ketat. Harga Pertamax Naik Pemerintah Diminta Awasi Subsidi BBM LPP RRI menjadi pengingat bahwa tata kelola subsidi BBM harus transparan dan akuntabel agar tepat sasaran. Langkah tegas terhadap pelanggaran distribusi menjadi kunci agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.