Kenaikan Tarif Transjakarta Ancam Beban Ekonomi Warga Bekasi, DPRD Desak Gubernur Jakarta Kaji Ulang

Wacana Kenaikan Tarif dan Respons DPRD Bekasi

Suara Pecari | Kota Bekasi – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan bahwa wacana kenaikan tarif Transjakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memberikan beban tambahan bagi warga Kota Bekasi yang setiap hari menggunakan layanan bus rapid transit tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 15 Juni 2026, sebagai respons atas rencana Pemprov Jakarta yang tengah mengkaji penyesuaian tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500 per penumpang.

“Kalau tarif dinaikkan, hasilnya berdampak signifikan juga bagi masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta. Sehingga beban ekonominya akan terasa,” ujar Latu Har Hary di hadapan awak media.

Dampak Ekonomi dan Efek Domino

Menurut Latu, kenaikan tarif Transjakarta tidak hanya akan membebani pengguna langsung, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan tarif moda transportasi lainnya. Ia memprediksi efek domino akan terjadi, di mana angkutan umum di dalam Kota Bekasi maupun yang menuju Jakarta akan ikut menyesuaikan tarif.

DPD Menilai Kebijakan Ekonomi Pemerintah Utamakan Pemerataan dan Keadilan Sosial

E Ekonomi

26 hari

“Ini bukan hanya Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya. Sehingga tarif angkutan lainnya baik di dalam Kota Bekasi itu sendiri maupun menuju Jakarta pasti akan terimbas,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bekasi, jumlah pengguna Transjakarta dari Bekasi mencapai rata-rata 45.000 penumpang per hari pada tahun 2025. Jika tarif naik sebesar Rp1.000 saja, maka total beban tambahan bagi warga Bekasi diperkirakan mencapai Rp45 juta per hari atau Rp1,35 miliar per bulan. Angka ini belum termasuk potensi kenaikan ongkos angkutan feeder dan ojek online yang selama ini menjadi moda pelengkap.

Harga Pertamax Naik, Pengemudi Ojol Masih Andalkan Pertalite

E Ekonomi

6 jam

Dukungan untuk Langkah Wali Kota Bekasi

DPRD Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta agar tarif Transjakarta tidak dinaikkan. Latu menegaskan bahwa kenaikan tarif akan menjadi beban berat bagi masyarakat Bekasi yang sebagian besar adalah pekerja di Jakarta dengan penghasilan harian.

“Kalau memang Wali Kota meminta Gubernur tidak menaikkan tarif Transjakarta, kami di DPRD mensuport dan mendukung langkah dari Wali Kota Bekasi. Karena memang kenaikan tarif akan menjadi beban berat bagi masyarakat Kota Bekasi,” tegas Latu.

Pertemuan Warga Pakel dan Perkebunan Bumisari Sebagai Langkah Menuju Kesejahteraan Bersama

B banyuwangi

780 hari

Kewenangan Mutlak Pemprov Jakarta

Meski demikian, Latu mengakui bahwa keputusan naik atau tidaknya tarif Transjakarta sepenuhnya berada di tangan Pemprov Jakarta. Hal ini karena anggaran operasional Transjakarta murni berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta, bukan dari APBD Kota Bekasi. “Jadi tidak ada beban anggaran yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui APBD-nya. Sehingga apapun keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta perlu kita lihat secara komprehensif terkait dengan fiskal Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta beralasan bahwa kenaikan tarif diperlukan untuk menutup subsidi yang terus membengkak. Pada tahun 2025, subsidi Transjakarta mencapai Rp5,2 triliun, sementara pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,8 triliun. Namun, jika tarif dinaikkan, dikhawatirkan jumlah penumpang akan turun, sehingga target pengurangan kemacetan dan polusi di Jakarta justru terhambat.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi Tahun 2024 Naik 4,34 Persen

B Berita

925 hari

Kronologi Isu Kenaikan Tarif

1. Awal 2026: Pemprov Jakarta mulai mengkaji kenaikan tarif Transjakarta karena beban subsidi yang tinggi.
2. Maret 2026: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyurati Gubernur Jakarta meminta penundaan kenaikan.
3. Juni 2026: DPRD Kota Bekasi secara terbuka menyatakan keberatan dan mendukung langkah wali kota.
4. 15 Juni 2026: Ketua Komisi II DPRD Bekasi menyampaikan pernyataan resmi kepada media.

Dampak Lebih Luas bagi Masyarakat Bekasi

Bagi warga Bekasi, Transjakarta bukan sekadar moda transportasi, melainkan jalur kehidupan. Rata-rata pengguna menghabiskan Rp210.000 per bulan untuk tiket PP (pulang-pergi) dengan tarif saat ini. Jika tarif naik Rp1.000, pengeluaran bulanan bertambah Rp60.000. Bagi pekerja dengan upah minimum kota (UMK) Bekasi yang sekitar Rp5,1 juta, kenaikan ini setara 1,2% dari pendapatan. Meski terlihat kecil, bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga, tambahan ini dapat mengurangi daya beli.

Selain itu, efek domino pada angkutan lain seperti mikrolet, angkot, dan ojek online akan memperparah situasi. Tarif angkutan umum di Bekasi saat ini rata-rata Rp5.000-Rp7.000 per sekali jalan. Jika ikut naik 10-20%, pengeluaran transportasi warga bisa meningkat signifikan.

Pemerintah Pastikan PPh UMKM Tidak Naik, Fokus Tutup Celah Penyalahgunaan Insentif

E Ekonomi

12 hari

Penutup

Di tengah tekanan inflasi dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, wacana kenaikan tarif Transjakarta menjadi ujian bagi sinergi antara pemerintah daerah. DPRD Bekasi berharap Gubernur Jakarta dapat mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga penyangga ibu kota. Keputusan bijak yang mampu menyeimbangkan kesehatan fiskal Jakarta dan keberlanjutan mobilitas warga Bekasi menjadi kunci. Semua mata kini tertuju pada Pramono Anung: akankah ia mendengar suara dari pinggiran Jakarta?

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.