PPP Kosmetika Apresiasi Regulasi BPOM untuk Perkuat Daya Saing Industri

Suara Pecari | Jakarta – Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) atau PPP Kosmetika Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi berkelanjutan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam merumuskan regulasi di sektor kosmetik. Transformasi ini dinilai tidak hanya mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang positif, tetapi juga memperkuat daya saing global produk Indonesia. Ketua Harian PPP Kosmetika Indonesia, Anjani Kusuma, menegaskan bahwa pengawasan dan bimbingan BPOM menjadi fondasi penting bagi perkembangan industri ini.

Transformasi Regulasi BPOM: Langkah Strategis untuk Industri Kosmetik

BPOM terus melakukan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri kosmetik global. Salah satu yang paling baru adalah Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026, yang disosialisasikan pada Kamis, 18 Juni 2026, di Kantor BPOM Jakarta. Regulasi ini memberikan dampak signifikan terhadap mutu produk kosmetik dan daya saing internasional. Menurut Anjani, peraturan tersebut mempermudah pelaku usaha untuk meningkatkan fasilitas produksi mereka hingga memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

“Peraturan ini yang akan mempermudah dan ini akan menjadi motivasi untuk berbagai pelaku usaha untuk meningkatkan fasilitas mereka menjadi CPKB. Yang kemudian akan berdaya saing global dan ini akan menjadi penguat ekonomi di Indonesia,” ujar Anjani di sela-sela acara sosialisasi.

Menekraf Dorong Ekonomi Kreatif Perkuat Daya Saing ASEAN

E Ekonomi

10 jam

CPKB merupakan standar yang diakui secara internasional, sehingga kepatuhan terhadapnya membuka pintu bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global. Dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan dari BPOM, pelaku usaha tidak perlu lagi ragu untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas.

Dampak Regulasi terhadap Daya Saing Global

Industri kosmetik Indonesia saat ini menghadapi persaingan ketat dengan produk-produk dari Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa. Regulasi BPOM yang adaptif diharapkan mampu menciptakan level playing field yang lebih baik. Anjani menekankan bahwa kemudahan yang diberikan oleh regulasi baru menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk.

Kemenperin Perkuat Industri Perhiasan, Ekspor Tembus USD9,1 Miliar

E Ekonomi

2 hari

Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa nilai ekspor kosmetik Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 2,1 miliar, meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Dengan implementasi regulasi yang lebih baik, target ekspor tahun 2027 diproyeksikan tumbuh hingga 25%.

Inovasi Produk dan Kecepatan Pasar

Salah satu poin penting yang disorot Anjani adalah ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menghadirkan inovasi produk. Regulasi baru memungkinkan proses pengembangan dan peluncuran produk yang lebih cepat, sehingga konsumen dapat menikmati produk kosmetika Indonesia yang lebih efektif dan sesuai dengan tren terkini. Hal ini menjadi krusial di era di mana preferensi konsumen berubah dengan cepat.

Kemenperin Perkuat Peran IKM di Industri Kendaraan Listrik: Strategi, Peluang, dan Dampak bagi Ekosistem Nasional

E Ekonomi

7 hari

• Peningkatan efisiensi proses registrasi produk.
• Pengurangan birokrasi untuk produk inovatif.
• Dukungan riset dan pengembangan bahan baku lokal.

Status WHO Listed Authority: Pengakuan Internasional

Pencapaian BPOM yang telah memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) turut diapresiasi oleh PPP Kosmetika. Status ini menunjukkan bahwa sistem regulasi BPOM telah memenuhi standar internasional yang ketat, memberikan kepercayaan lebih bagi mitra dagang global. Anjani menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan BPOM untuk memastikan sosialisasi dan implementasi regulasi berjalan lancar.

“Kami PPAK di dalam perjalanannya kami paham bahwa ini diperlukan kolaborasi. Dan kami siap berkolaborasi di dalam bimbingan seperti yang selama ini kami lakukan,” ujar Anjani.

Kemenperin Perkuat Peran IKM di Industri Kendaraan Listrik untuk Percepat Transisi Energi

E Ekonomi

7 hari

Kronologi Peristiwa: Perjalanan Menuju Regulasi Baru

Proses penyusunan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026 telah melalui serangkaian diskusi dan uji publik. Berikut kronologi singkatnya:

1. Januari 2025: BPOM mengadakan forum konsultasi publik dengan asosiasi industri kosmetik.
2. Maret 2025: Draf awal peraturan disebarluaskan untuk mendapatkan masukan.
3. Agustus 2025: Uji coba implementasi di beberapa perusahaan percontohan.
4. Desember 2025: Finalisasi peraturan setelah mempertimbangkan feedback.
5. Juni 2026: Sosialisasi resmi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026 di Jakarta.

Implikasi bagi Masyarakat, Industri, dan Pemerintah

Regulasi ini membawa dampak luas. Bagi masyarakat, produk kosmetik yang beredar akan lebih terjamin mutu dan keamanannya. Bagi industri, kepastian hukum dan kemudahan berusaha mendorong investasi dan inovasi. Bagi pemerintah, peningkatan daya saing ekspor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Anjani optimistis bahwa dengan kolaborasi yang erat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri kosmetik global.

Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS Sepakat Perkuat Basis Data Sektor Ekraf LPP RRI untuk Dorong Daya Saing Global

E Ekonomi

8 hari

Ke depan, PPP Kosmetika akan terus mendampingi anggotanya dalam mematuhi regulasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Sosialisasi secara berkala dan pendampingan teknis menjadi prioritas agar seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dapat beradaptasi dengan baik.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah BPOM ini menjadi angin segar bagi industri kosmetik nasional. Dengan regulasi yang mendukung, inovasi yang terus berkembang, dan kolaborasi yang solid, bukan tidak mungkin produk kosmetik Indonesia akan semakin mendunia. Semua pihak kini menanti implementasi nyata dari peraturan ini, yang diharapkan mampu membawa industri kosmetik Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.