Pendataan Sensus Ekonomi Bali Baru 23 Persen, Perkotaan Jadi Kendala Utama

Suara Pecari, Denpasar – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali hingga akhir Juni 2026 baru mencapai sekitar 23 persen dari total target pencacahan rumah tangga dan unit usaha. Angka ini menjadi sorotan karena masih jauh dari target ideal, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi kendala utama. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengungkapkan bahwa progres tertinggi justru terjadi di Kabupaten Buleleng, sementara Kota Denpasar mencatat capaian terendah.

Progres Pendataan per Wilayah

Berdasarkan data BPS Bali, capaian sensus bervariasi antar kabupaten/kota. Berikut adalah tabel progres per daerah hingga akhir Juni 2026:

RUPS Bank BJB 2026 Tunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen dan Ayi Subarna Direktur Utama

E Ekonomi

76 hari

Kendala di Wilayah Perkotaan

Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa rendahnya capaian di perkotaan bukan semata karena minimnya partisipasi masyarakat, melainkan karena banyak responden tidak berada di rumah saat petugas melakukan pendataan. “Kendala terbesar ada di wilayah perkotaan karena responden sering kali sulit ditemui saat petugas datang. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum memahami tujuan sensus,” ujarnya dalam wawancara dengan RRI.

Beberapa faktor yang memperparah situasi antara lain:

• Mobilitas Tinggi: Penduduk perkotaan cenderung memiliki jam kerja yang panjang dan aktivitas di luar rumah, sehingga petugas kesulitan menemui responden di rumah.
• Kesadaran Rendah: Masih ada anggapan bahwa data sensus tidak penting atau bahkan menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data.
• Keterbatasan Petugas: Jumlah petugas sensus di perkotaan tidak sebanding dengan jumlah unit usaha dan rumah tangga yang harus didata.

Dampak Keterlambatan Pendataan

Keterlambatan pendataan Sensus Ekonomi berpotensi menimbulkan beberapa implikasi serius, terutama dalam perencanaan kebijakan ekonomi daerah. Data sensus digunakan sebagai dasar untuk:

Gebyar Semarak Merah Putih Siap Meriahkan HUT RI ke-81 di Bengkulu

P Pariwisata

1 hari

• Menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
• Menentukan alokasi anggaran bantuan dan subsidi bagi pelaku usaha.
• Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang perlu didorong.
• Mengevaluasi efektivitas program-program ekonomi yang telah berjalan.

Jika data tidak lengkap, maka kebijakan yang dihasilkan bisa tidak tepat sasaran. Misalnya, UMKM di daerah terpencil mungkin terlewat dari perhatian pemerintah, sementara bantuan justru terkonsentrasi di daerah yang sudah maju.

Upaya Percepatan dan Harapan BPS

BPS Provinsi Bali terus berupaya mempercepat pendataan dengan berbagai strategi, antara lain:

1. Penambahan jam kunjungan petugas, termasuk pada akhir pekan dan malam hari.
2. Kerja sama dengan aparat desa/kelurahan untuk membantu mengidentifikasi waktu yang tepat bagi responden.
3. Sosialisasi masif melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sensus.
4. Pemanfaatan teknologi pengisian data mandiri (online) bagi responden yang tidak sempat ditemui.

Agus menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. “Kami berharap dukungan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Data yang akurat akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang lebih baik,” pungkasnya.

Grab Buka Suara Soal Permendag Baru Wajibkan Merchant Food Punya NIB: Fokus pada Jual Beli Barang, Bukan Transportasi

E Ekonomi

31 hari

Kronologi Sensus Ekonomi 2026 di Bali

Berikut adalah tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali:

• Maret 2026: Persiapan dan pelatihan petugas sensus.
• April 2026: Pemutakhiran data prelist (daftar awal unit usaha dan rumah tangga).
• Mei 2026: Pencacahan lapangan tahap pertama dimulai.
• Juni 2026: Capaian baru 23% dari total target.
• Juli 2026: Percepatan pendataan dengan berbagai metode.
• Agustus 2026: Target penyelesaian seluruh pendataan.

Penutup

Sensus Ekonomi bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cermin denyut nadi perekonomian rakyat. Di balik angka 23 persen yang masih rendah, tersimpan cerita tentang dinamika masyarakat perkotaan yang sibuk, kekhawatiran akan privasi, dan harapan akan kebijakan yang lebih berpihak. Dengan kerja sama semua pihak—pemerintah, media, dan masyarakat—target sensus dapat tercapai, dan data yang dihasilkan akan menjadi kompas bagi pembangunan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.