Trump Kirim Perjanjian Nuklir Arab Saudi ke Kongres, Syaratkan Riyadh Akui Israel
Suara Pecari – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengajukan rancangan perjanjian kerja sama energi nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres AS. Namun, perjanjian tersebut hanya akan berlaku jika Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords.
Dokumen perjanjian ini diserahkan ke Kongres pada Senin, 24 Agustus 2026, sesuai ketentuan Undang-Undang Energi Atom AS. Kesepakatan yang telah dicapai pada Juli lalu ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi, termasuk proyek pembangunan reaktor AP1000 senilai puluhan miliar dolar yang akan menguntungkan perusahaan Westinghouse.
Latar Belakang dan Syarat Kesepakatan
Kesepakatan nuklir sipil berdurasi 30 tahun ini menandai langkah strategis dalam kerja sama energi antara AS dan Arab Saudi. Namun, pemerintahan Trump menegaskan bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Riyadh bergabung dengan Abraham Accords, yaitu perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Posisi ini disampaikan oleh pejabat pemerintahan AS yang menegaskan bahwa kesepakatan nuklir tersebut tergantung pada normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Langkah ini mengejutkan pihak Saudi, karena persyaratan normalisasi tersebut baru diumumkan setelah penandatanganan kesepakatan nuklir.
Prosedur Peninjauan di Kongres AS
Kongres AS memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan ini. Jika tidak ada keberatan atau resolusi bersama yang menolak, perjanjian akan otomatis berlaku tanpa perlu pemungutan suara. Namun, jika Kongres menolak, Presiden Trump dapat memveto keputusan tersebut. Untuk membatalkan veto, dibutuhkan mayoritas dua pertiga di Kongres.
Kritik dan Kekhawatiran
Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan pendukung nonproliferasi nuklir mengkritik perjanjian ini karena tidak melarang Arab Saudi melakukan pengayaan uranium atau memproses ulang limbah nuklir. Dua aktivitas tersebut berpotensi digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Sebagai perbandingan, Uni Emirat Arab sudah menyetujui standar nonproliferasi yang lebih ketat dalam perjanjian nuklirnya dengan AS pada 2009.
Meski demikian, pemerintahan Trump menyatakan bahwa kesepakatan ini sudah mencakup langkah-langkah nonproliferasi yang diwajibkan oleh hukum Amerika Serikat. Pakar nonproliferasi menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa standar yang ketat, risiko penyebaran senjata nuklir di kawasan Timur Tengah dapat meningkat.
Dampak Geopolitik dan Energi
Kesepakatan ini tidak hanya membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi nuklir sipil di Arab Saudi, tetapi juga berpotensi merombak peta geopolitik di Timur Tengah. Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel melalui Abraham Accords dapat memperkuat stabilitas regional, namun juga menghadapi tantangan politik yang kompleks.
Dengan mengaitkan kesepakatan nuklir pada normalisasi hubungan dengan Israel, pemerintahan Trump berupaya mendorong perluasan Abraham Accords sebagai bagian dari agenda diplomasi dan keamanan AS di kawasan.
Proyek pembangunan reaktor AP1000 yang merupakan bagian dari kesepakatan ini diperkirakan akan memberikan keuntungan finansial besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat, terutama Westinghouse yang dimiliki bersama oleh Cameco dan Brookfield Asset Management.
Secara keseluruhan, proses pengajuan dan peninjauan kesepakatan nuklir ini menjadi momen penting yang dapat menentukan arah kerja sama energi dan diplomasi antara AS, Arab Saudi, dan Israel ke depan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
