Andre Rosiade Usul Bypass Bukittinggi sebagai Solusi Tol dan Fly Over di Sumbar
Suara Pecari, Sumatera Barat – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pemanfaatan trase Bypass Bukittinggi sebagai solusi untuk menyelesaikan polemik pembangunan jalan tol dan fly over di Sumatera Barat. Usulan ini disampaikan saat kunjungannya meninjau pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (20/8/2026).
Solusi untuk Pembangunan Jalan Tol Sumbar
Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah memahami aspirasi masyarakat yang beragam terkait proyek jalan tol, baik yang mendukung maupun menolak. Oleh sebab itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Hutama Karya terus mencari alternatif terbaik agar pembangunan tol tetap dapat direalisasikan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.
Salah satu alternatif yang didorong adalah memanfaatkan trase Bypass Bukittinggi yang sudah direncanakan sejak lama oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun belum terealisasi karena belum dilakukan pembebasan lahan dan pembangunan fisik.
Manfaat Trase Bypass Bukittinggi
Dengan menggunakan trase bypass yang telah ada, exit tol Bukittinggi nantinya akan memanfaatkan trase tersebut. Pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan membantu pembebasan lahan sepanjang sekitar 6 kilometer yang sekaligus akan dibangun sebagai akses keluar tol.
Andre menilai skema ini memungkinkan pembangunan tol dan bypass berjalan bersamaan, sehingga kedua proyek tersebut dapat terealisasi sekaligus. Keberadaan bypass juga diharapkan dapat menjadi alternatif mengurai kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar.
Alternatif Jika Flyover Padang Luar Tidak Terwujud
Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat dilaksanakan, keberadaan bypass diharapkan dapat mengalihkan arus kendaraan sehingga kemacetan dapat diatasi secara efektif. Trase bypass yang sudah ada menjadi modal utama dalam rencana ini.
Langkah Selanjutnya dan Dukungan Pemerintah
Untuk mematangkan rencana tersebut, Andre menyampaikan bahwa pada 8 September 2026 akan digelar pembahasan melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diskusi ini bertujuan membahas pembebasan lahan dan pembangunan trase bypass yang sudah ada.
Andre berharap rencana ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, sehingga proses pembangunan dapat dimulai pada akhir tahun ini dan konstruksi fisik tol serta bypass dapat berjalan awal tahun depan.
Upaya Komunikasi dan Sosialisasi
Andre menegaskan komitmennya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya untuk terus berkomunikasi dan melakukan sosialisasi di lapangan guna mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.
Pemanfaatan trase bypass juga dianggap sebagai solusi menghindari kendala pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur. Dana pembebasan lahan tol akan digunakan untuk mewujudkan pembebasan lahan bypass tersebut.
Dampak Positif Bagi Lalu Lintas dan Infrastruktur
- Pembangunan tol tetap terlaksana tanpa mengganggu masyarakat.
- Bypass Bukittinggi yang sudah lama direncanakan dapat dibangun dan menjadi akses tol.
- Alternatif pengurai kemacetan di kawasan Padang Luar dan ruas jalan nasional lainnya.
- Penggunaan dana pembebasan lahan tol untuk percepatan pembangunan.
Usulan ini diharapkan bisa menjadi solusi komprehensif yang menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, termasuk pembangunan tol, pembukaan akses bypass, dan penanganan kemacetan yang efektif di Sumatera Barat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
