Ma’ruf Amin dan Gus Yahya Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi Muktamar Ke-35 NU
Suara Pecari, Jakarta – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Menjelang perhelatan penting ini, isu mengenai adanya intervensi dari pihak Istana atau pemerintah dalam dinamika Muktamar menjadi perhatian publik. Namun, sejumlah tokoh kunci dari NU dan pemerintah secara tegas membantah klaim tersebut.
KH Ma’ruf Amin, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur atau memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam pemilihan Ketua Umum PBNU yang menjadi bagian dari Muktamar. Ia mengingatkan rekam jejak pemerintah yang selalu menjaga netralitas dan menyerahkan sepenuhnya proses internal NU kepada organisasi tersebut.
“Saya yakin pemerintah tidak akan melakukan intervensi atau mendukung salah satu pihak dalam Muktamar ini,” ujar Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2026. Pernyataan ini sekaligus merespons berhembusnya isu ‘restu Istana’ yang dianggap sebagai klaim sepihak dengan tujuan politis.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan bahwa seluruh persiapan Muktamar sudah selesai dan akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal. Gus Yahya mengimbau kader dan pengurus NU untuk tidak terprovokasi oleh narasi tidak berdasar yang mencuat belakangan.
“Alhamdulillah, kita sudah siap jalan. Insya Allah Muktamar akan dibuka tanggal 27 dan berlangsung hingga 31 Agustus. Mohon doa restu agar acara berjalan lancar dan kondusif,” kata Gus Yahya saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, pada 21 Agustus 2026.
Ia juga menepis isu intervensi pemerintah sebagai bagian dari strategi kampanye yang tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, upaya tersebut hanya bertujuan menciptakan kegaduhan politik dan menakut-nakuti peserta Muktamar.
Empat Kandidat Ketum PBNU Muncul Jelang Muktamar
Menjelang Muktamar ke-35, persaingan kursi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 semakin mengerucut pada empat kandidat utama, yaitu Gus Yahya (petahana), KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Masing-masing kandidat memiliki basis dukungan dan karakter kepemimpinan berbeda yang menjadi modal politik dan tantangan tersendiri.
Pengamat politik dan peneliti Insantara, M Wildan, menyatakan bahwa Gus Yahya memiliki keunggulan pengalaman dan jaringan organisasi, termasuk agenda modernisasi dan digitalisasi tata kelola NU. Namun, sebagai petahana, Gus Yahya juga harus mempertanggungjawabkan berbagai isu internal organisasi yang menjadi bahan evaluasi dalam Muktamar nanti, seperti tata kelola, hubungan antar lembaga NU, serta persoalan keuangan dan kasus korupsi yang pernah mencuat.
Pesan Moral dari Para Kiai Sepuh
Para kiai sepuh NU menyerukan agar seluruh elemen Nahdliyin menjaga marwah Muktamar ke-35 dengan menjalankan proses pemilihan dan musyawarah secara murni, sesuai tradisi akhlakul karimah dan hati nurani. Pesan ini menjadi bagian penting agar dinamika Muktamar tidak diwarnai oleh kepentingan eksternal maupun konflik internal yang dapat merusak keharmonisan organisasi.
Dengan kesiapan penuh dan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaan Muktamar ke-35 NU diharapkan dapat berjalan lancar, kondusif, dan menghasilkan kepemimpinan yang memperkuat peran NU dalam kemaslahatan bangsa dan umat Islam di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
