Berkas Perkara Kasus HP Ilegal Bekas dari China Lengkap, Satu Orang Masih Buron
Berkas Perkara Tiga Tersangka Dinyatakan Lengkap
Suara Pecari, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengumumkan bahwa berkas perkara tiga dari empat tersangka dalam kasus jaringan impor ilegal barang elektronik bekas dari China telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan. Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menyatakan bahwa penyidik telah menetapkan empat tersangka: DCP alias PR dan SJ (warga negara China), MT (Direktur PT TSL), serta TE (Direktur PT TSI). Dari keempatnya, berkas SJ dinyatakan lengkap oleh Kejari Jakarta Barat pada 10 Juni 2026, DCP alias PR oleh Kejari Jakarta Utara pada 11 Juni 2026, dan MT oleh Kejari Sidoarjo pada 3 Juli 2026.
Proses P-21 menandakan bahwa jaksa penuntut umum telah menyetujui kelengkapan formal dan materiil berkas perkara, sehingga siap dilimpahkan ke pengadilan. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam penanganan kasus yang telah berjalan sejak pengungkapan pertama pada awal tahun 2026.
Satu Direktur Masuk DPO
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, TE, yang menjabat sebagai Direktur PT TSI, hingga kini masih berstatus buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Brigjen Ade Safri menegaskan bahwa penyidik terus melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah pelaku melarikan diri ke luar negeri. Upaya pencegahan telah dilakukan terhadap keempat tersangka, namun TE diduga telah meninggalkan Indonesia sebelum pencegahan diberlakukan.
Kronologi Pengungkapan Jaringan Impor Ilegal
Kasus ini bermula dari hasil penyelidikan intelijen Bareskrim yang mengidentifikasi adanya aliran barang elektronik bekas dalam jumlah besar dari China ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Berikut kronologi singkat pengungkapan kasus:
- Februari 2026: Penyidik Dittipideksus mulai melakukan pengintaian terhadap gudang-gudang di Jakarta Utara dan Sidoarjo yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi ponsel ilegal.
- Maret 2026: Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi secara simultan. Hasilnya, polisi menyita sekitar 50.000 unit ponsel dan komponennya dengan nilai sekitar Rp250 miliar, perlengkapan bayi senilai Rp3,07 miliar, serta ribuan unit iPhone dan barang bukti lain dengan total nilai sekitar Rp10,3 miliar.
- April 2026: Empat tersangka ditetapkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dua di antaranya adalah warga negara China yang diduga sebagai pemasok utama.
- Juni–Juli 2026: Berkas perkara tiga tersangka dinyatakan lengkap (P-21) oleh tiga kejaksaan berbeda. Satu tersangka lainnya ditetapkan sebagai DPO.
Barang Bukti yang Disita
Barang bukti yang diamankan menunjukkan skala operasi yang sangat besar. Berikut rinciannya dalam tabel:
| Jenis Barang Bukti | Jumlah | Perkiraan Nilai |
|---|---|---|
| Ponsel dan komponen (berbagai merek) | ±50.000 unit | Rp250 miliar |
| Perlengkapan bayi | Tidak disebutkan | Rp3,07 miliar |
| iPhone dan barang elektronik lainnya | Ribuan unit | Rp10,3 miliar |
Total nilai barang bukti mencapai lebih dari Rp260 miliar, menjadikannya salah satu kasus impor ilegal terbesar yang pernah diungkap Bareskrim.
Dampak dan Implikasi Kasus
Pengungkapan jaringan impor ilegal ini memiliki dampak luas, baik bagi industri telekomunikasi dalam negeri maupun perekonomian secara umum. Berikut beberapa implikasinya:
- Kerugian Negara: Impor ilegal menyebabkan potensi penerimaan negara dari bea masuk, PPN, dan PPh Impor hilang. Jika diperkirakan dari nilai barang yang disita, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
- Persaingan Usaha Tidak Sehat: Produsen dan distributor lokal yang mematuhi regulasi dirugikan karena harga produk ilegal lebih murah tanpa beban pajak. Ini dapat mematikan industri dalam negeri.
- Risiko Konsumen: Ponsel bekas impor ilegal seringkali tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga berpotensi mengganggu frekuensi telekomunikasi, tidak memiliki garansi, dan berbahaya bagi keselamatan pengguna (misalnya baterai meledak).
- Penegakan Hukum: Kasus ini menjadi preseden bagi penindakan serupa di masa depan. Keberhasilan mengungkap jaringan ini diharapkan dapat memberikan efek jera.
Upaya Pencegahan dan Penanganan ke Depan
Polri terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kominfo untuk memperketat pengawasan di pelabuhan dan jalur masuk barang elektronik. Selain itu, kerja sama dengan Interpol juga sedang dijajaki untuk menangkap tersangka yang buron. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli ponsel ilegal dan melaporkan jika mengetahui praktik serupa.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perdagangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat. Penuntasan hukum terhadap para tersangka diharapkan membawa keadilan dan memulihkan kerugian negara melalui perampasan aset. Publik kini menanti proses persidangan yang transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi lainnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
