Komite Entropi Nasional Solusi Akhiri Tebak-tebakan Kebocoran Sistemik LPP RRI
Suara Pecari | Jakarta – Indonesia dinilai memerlukan langkah konkret untuk mengatasi kebocoran sistemik yang selama ini menghambat efektivitas pembangunan. Peneliti Advisory Center for Development (ADCENT), M. Shoim Haris, mengusulkan pembentukan Komite Inventarisasi Entropi Nasional sebagai solusi untuk mengakhiri tebak-tebakan kebocoran sistemik LPP RRI dan sektor lainnya. Menurutnya, kebocoran sistemik yang terjadi di berbagai lini pemerintahan seringkali tidak terpetakan secara jelas, sehingga intervensi kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.
Dalam tulisannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Shoim menjelaskan bahwa selama ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum. Namun, hasil yang diperoleh kerap tidak sesuai harapan. “Bukan karena anggaran kurang atau SDM tidak kompeten. Tetapi karena kita tidak pernah memetakan secara sistematis di mana letak kebocoran yang sebenarnya,” ujarnya.
Konsep entropi yang diusung Shoim merujuk pada Teori Realitas Terintegrasi (IRT), di mana entropi dimaknai sebagai hilangnya kemampuan sistem untuk mengubah energi dan informasi menjadi hasil yang diharapkan, seperti kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas. Berbagai persoalan seperti korupsi, birokrasi berbelit, konflik kepentingan, regulasi tumpang tindih, impunitas, monopoli, hingga kejahatan korporasi merupakan manifestasi dari entropi dalam tata kelola.
“Tanpa diagnosis yang jelas, intervensi pemerintah hanya akan bersifat coba-coba,” tegas Shoim. Ia mencontohkan, proses perizinan di daerah masih rumit, namun belum ada data rinci mengenai titik persoalan dan lamanya waktu yang terbuang. Praktik pungutan liar, inefisiensi birokrasi, dan kejahatan korporasi juga belum dipetakan secara sistematis. “Selama ini kita hanya memiliki anekdot dan kasus besar yang mencuat ke publik. Padahal, untuk kebijakan tepat dibutuhkan data terukur dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Melalui inventarisasi entropi, pemerintah dapat mengetahui sektor paling rentan bocor, wilayah dengan entropi tertinggi, hingga efektivitas sanksi. Shoim menilai lembaga seperti BPS, BPK, Ombudsman, KPK, KPPU, Kepolisian, dan Kejaksaan sudah menjalankan tugas, namun belum ada yang secara khusus menginventarisasi entropi lintas sektor. “Banyak institusi memotret potongan masalah, tetapi belum ada yang menyusun mozaik besarnya,” katanya.
Untuk itu, ia mengusulkan Komite Inventarisasi Entropi Nasional yang ramping dan tidak permanen, cukup 5-7 komisioner dengan 50-100 staf teknis, masa kerja lima tahun, tanpa kewenangan represif. Fungsinya hanya mengakses data administratif, menginventarisasi entropi berdasarkan indikator terukur, dan mempublikasikan hasil secara berkala. Biayanya diperkirakan di bawah Rp200 miliar per tahun, jauh lebih rendah dibanding potensi kerugian akibat korupsi dan inefisiensi yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Pengukuran entropi dapat dilakukan melalui indikator seperti waktu pelayanan publik, tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman, transparansi data publik, konflik kepentingan pejabat, konsentrasi pasar, dan kerugian akibat kejahatan korporasi. Hasilnya diolah menjadi Indeks Entropi Sektoral dan Nasional yang diterbitkan tahunan. Shoim mencontohkan Korea Selatan dengan ACRC dan Inggris dengan NAO sebagai negara yang memiliki instrumen serupa. Indonesia membutuhkan instrumen spesifik untuk memetakan kebocoran sistemik berbasis data domestik hingga tingkat sektor, daerah, dan institusi.
“Yang dibutuhkan bukan lembaga yang menghukum, tetapi cermin yang jujur untuk menunjukkan di mana energi bangsa ini terbuang sia-sia,” ujar Shoim. Ia menegaskan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya atau anggaran, tantangan terbesar adalah keberanian mengukur kebocoran secara terbuka dan berkala. “Sudah waktunya kita berhenti menebak-nebak. Mulailah mengukur,” pungkasnya. Dengan adanya Komite Entropi Nasional Solusi Akhiri Tebak-tebakan Kebocoran Sistemik LPP RRI, diharapkan siklus perbaikan berkelanjutan dapat tercipta, di mana temuan yang dipublikasikan memunculkan tekanan publik, mendorong reformasi, dan dievaluasi kembali melalui inventarisasi berikutnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.