Komisi IV Dorong Pengawalan Program Kampung Nelayan dari Hulu ke Hilir
Suara Pecari | Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, memberikan dukungan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan gudang pendingin dalam program Kampung Nelayan. Ia menilai langkah ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Usman menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek strategis ini dari hulu hingga hilir. Menurutnya, perluasan fasilitas seperti gudang pendingin harus dilakukan dengan transparansi untuk mencegah potensi korupsi dan penyimpangan.
“Kami berharap program ini segera dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, kami juga meminta agar proses pembangunannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Usman dalam keterangan persnya di Jakarta.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti masalah klasik yang dihadapi nelayan domestik, yaitu penurunan kualitas dan harga jual ikan. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini sering disebabkan oleh kurangnya alat pengawetan yang memadai setelah hasil tangkapan.
“Bayangkan saja, para nelayan sudah berusaha keras untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak dapat bertahan lama karena tidak memiliki ruang pendingin yang memadai. Dengan adanya fasilitas pendingin yang baik, hasil tangkapan ikan bisa disimpan lebih lama,” jelasnya.
Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar kepemilikan cold storage masih didominasi oleh sektor swasta, dengan 1.882 unit dan kapasitas mencapai 795.653 ton. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah hanya memiliki 228 unit dengan kapasitas lebih kecil, yakni 18.313 ton.
Usman menegaskan bahwa jumlah cold storage yang ada saat ini perlu ditingkatkan. “Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Potensi ini harus dikelola secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pembangunan sebanyak 5.000 desa nelayan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pidatonya terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027, ia menekankan pentingnya peran nelayan dan petani dalam menjaga ketahanan pangan.
“Kita ingin petani kita tersenyum karena panen cerah. Kita ingin nelayan yang mempertaruhkan nyawa, yang menghasilkan protein, pergi ke laut dengan aman dan mendapatkan tangkapan,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Presiden juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan saat ini, termasuk kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti es batu dan solar. “Pemerintah akan melakukan intervensi secara besar-besaran untuk membantu mereka,” tutup Prabowo.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.