Menjelang Operasional Sekolah Rakyat, Dinsos Kota Blitar Jangkau Ratusan Anak

Suara Pecari | Blitar – Menjelang dimulainya operasional Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2026/2027, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar terus melakukan penjangkauan terhadap calon peserta didik. Hingga akhir Juni 2026, ratusan anak yang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah telah berhasil dijangkau melalui pendampingan intensif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menghadirkan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Data dan Target Penjangkauan

Kepala Dinsos Kota Blitar, Eka Atikah, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima data dari Kementerian Sosial yang mencatat lebih dari 6.000 anak di Kota Blitar masuk dalam kategori belum sekolah maupun putus sekolah. Namun, setelah dilakukan pemadanan data bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), jumlah tersebut menyisakan sekitar 1.200 anak. “Data yang tersisa itu terdiri dari anak belum sekolah, putus sekolah, potensi tidak sekolah, hingga potensi putus sekolah,” kata Eka, Rabu (17/2026).

Syarat, Daya Tampung, dan Jadwal Pendaftaran SPMB Bersama 2026 untuk SMP, SMA, dan SMK DKI Jakarta

P Pendidikan

29 hari

Proses verifikasi data menjadi krusial untuk memastikan sasaran program tepat. Dari 1.200 anak yang terdata, sebanyak 800 anak telah berhasil dijangkau oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan melibatkan perangkat kelurahan. Artinya, masih tersisa sekitar 400 anak yang perlu dijangkau dalam waktu dekat. Berikut rincian data penjangkauan:

Kronologi Penjangkauan dan Verifikasi

Proses penjangkauan calon peserta Sekolah Rakyat di Kota Blitar telah berlangsung sejak awal 2026. Berikut kronologi tahapan yang dilakukan:

• Januari 2026: Dinsos Kota Blitar menerima data awal dari Kemensos yang mencatat lebih dari 6.000 anak dalam kategori belum sekolah dan putus sekolah.
• Februari – April 2026: Dilakukan pemadanan data bersama Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil untuk memverifikasi status anak-anak tersebut. Hasilnya, jumlah menyusut menjadi 1.200 anak.
• Mei – Juni 2026: Pendamping PKH dan perangkat kelurahan mulai melakukan penjangkauan langsung ke rumah-rumah warga. Hingga akhir Juni, 800 anak berhasil dijangkau dan didata lebih lanjut.
• Juli 2026: Target penjangkauan sisa 400 anak terus dikejar. Operasional Sekolah Rakyat dijadwalkan serentak pada 14 Juli 2026.

Sistem Multi Entry Multi Exit: Solusi Fleksibel

Menurut Eka Atikah, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit, yang memungkinkan peserta didik masuk dan keluar sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing. “Dengan sistem multi entry multi exit, siswa tidak harus masuk pada awal tahun ajaran. Misalnya ada anak yang tiba-tiba putus sekolah, mereka tetap bisa masuk kapan saja. Begitu pula saat keluar, sistemnya lebih fleksibel dibanding sekolah formal,” ujarnya.

Kemendikdasmen Siapkan Relokasi Aman Bagi SDN 10 Linge Pascabanjir Bandang

P Pendidikan

25 hari

Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi anak-anak yang memiliki kendala ekonomi, sosial, atau geografis yang membuat mereka sulit mengikuti pendidikan formal secara reguler. Beberapa keunggulan sistem multi entry multi exit antara lain:

• Fleksibilitas waktu masuk: Anak dapat mendaftar kapan saja sepanjang tahun, tidak terikat pada awal tahun ajaran.
• Fleksibilitas waktu keluar: Jika anak harus bekerja atau membantu keluarga, mereka bisa mengambil jeda dan kembali lagi tanpa kehilangan hak belajar.
• Kurikulum adaptif: Materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing anak, bukan berdasarkan usia atau kelas.
• Pendampingan sosial: Setiap anak didampingi oleh pendamping PKH yang memantau perkembangan belajar dan kesejahteraan mereka.

Dampak dan Implikasi Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal. Di Kota Blitar, kehadiran program ini berpotensi menurunkan angka anak putus sekolah dan belum sekolah secara signifikan. Namun, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Berikut dampak dan implikasi yang perlu dicermati:

Dampak Positif

• Peningkatan akses pendidikan: Anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya tidak bersekolah kini memiliki kesempatan untuk belajar.
• Pengurangan pekerja anak: Dengan adanya sekolah yang fleksibel, anak-anak yang terpaksa bekerja dapat mengatur waktu antara belajar dan bekerja.
• Peningkatan kesejahteraan keluarga: Melalui pendampingan PKH, keluarga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.

Tantangan

• Stigma masyarakat: Sebagian orang tua mungkin masih menganggap Sekolah Rakyat sebagai sekolah kelas dua.
• Kesiapan tenaga pendidik: Guru dan pendamping perlu dilatih untuk menerapkan kurikulum adaptif dan sistem multi entry multi exit.
• Koordinasi lintas sektor: Keberhasilan program bergantung pada sinergi antara Dinsos, Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, dan pihak kelurahan.

Penutup Naratif

Di balik angka-angka dan kebijakan, ada ribuan cerita anak-anak yang selama ini hanya bisa memimpikan bangku sekolah. Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar gedung dan kurikulum, melainkan jembatan bagi mereka yang terpinggirkan untuk meraih masa depan. Dengan sistem yang fleksibel dan pendampingan yang humanis, diharapkan tidak ada lagi anak di Kota Blitar yang kehilangan haknya untuk belajar. Kini, tinggal bagaimana semua pihak bergandeng tangan mewujudkannya.

SMP Al Aziz Watukebo: Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau, Berbasis Pesantren

P Pendidikan

465 hari

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.