DPR Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program MBG untuk Perluas Manfaat dan Gerakkan Ekonomi Lokal
Suara Pecari | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungannya terhadap pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas dampak program, tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar sekolah. Dalam pernyataannya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, Lalu menegaskan bahwa keterlibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi efektif dalam distribusi makanan bergizi, sekaligus memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat.
Latar Belakang dan Urgensi Pelibatan Kantin Sekolah
Program MBG yang menyasar lebih dari 43 juta siswa di seluruh Indonesia memerlukan mekanisme distribusi yang efisien dan tepat sasaran. Selama ini, penyediaan makanan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terpusat. Namun, Lalu menilai bahwa model tersebut belum optimal, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus. Masyarakat sekitar sekolah dapat lebih terlibat,” ujar Lalu. Ia menjelaskan bahwa kantin sekolah memiliki kedekatan dengan siswa dan lingkungan sekolah, sehingga memudahkan penyesuaian menu sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, pelibatan kantin dapat menggerakkan roda ekonomi mikro di sekitar sekolah, seperti petani, pedagang, dan usaha kecil menengah (UKM) setempat.
Dukungan dari Mendikdasmen dan Badan Gizi Nasional
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti sebelumnya memastikan bahwa program MBG tetap berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas siswa penerima manfaat mendukung keberlanjutan program ini. “Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan. Jumlah penerimanya mencapai lebih dari 43 juta murid,” ujar Muti.
Pemerintah juga membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG tidak seluruhnya melalui SPPG. Mekanisme alternatif seperti dapur atau kantin sekolah dapat digunakan, asalkan tetap berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini sejalan dengan usulan Komisi X DPR yang sejak awal mendorong konsep pelibatan kantin sekolah.
Analisis Dampak dan Implikasi
Dampak bagi Siswa dan Pendidikan
Dengan adanya kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi, siswa dapat memperoleh makanan yang lebih segar dan sesuai selera lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi dan mengurangi sisa makanan. Selain itu, kantin sekolah dapat menjadi sarana edukasi gizi bagi siswa, karena mereka dapat belajar tentang makanan sehat secara langsung.
Dampak bagi Ekonomi Lokal
Pelibatan kantin sekolah membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam program pemerintah. Mulai dari petani yang menyuplai bahan baku, pedagang yang mengelola kantin, hingga tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses produksi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dampak bagi Tata Kelola Program
Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program MBG. Ia meminta agar perumusan tata kelola dilakukan bersama BGN, terutama dalam hal standarisasi gizi, pengawasan mutu, dan distribusi. “Tidak mungkin daerah 3T dilayani dapur yang sangat jauh. Harus disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya. Oleh karena itu, skema distribusi harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi geografis setempat.
Tantangan dan Solusi di Daerah 3T
Daerah 3T memiliki tantangan unik seperti infrastruktur terbatas, jarak tempuh jauh, dan ketersediaan bahan pangan yang minim. Untuk itu, pelibatan kantin sekolah harus disertai dengan pendampingan dan pelatihan bagi pengelola kantin. BGN perlu menyusun pedoman teknis yang jelas, termasuk standar gizi, daftar menu, dan prosedur pengadaan bahan baku.
Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara kantin sekolah dengan petani lokal atau UKM pangan. Dengan demikian, rantai pasok makanan dapat dipersingkat dan biaya distribusi dapat ditekan.
Data dan Fakta Terkait Program MBG
Berikut adalah data terkait Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan pernyataan resmi:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Jumlah Penerima Manfaat | Lebih dari 43 juta siswa |
| Cakupan Wilayah | Seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T |
| Mekanisme Distribusi Utama | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) |
| Mekanisme Alternatif | Dapur atau kantin sekolah di bawah koordinasi BGN |
| Dukungan DPR | Pelibatan kantin sekolah didukung untuk perluas manfaat dan gerakkan ekonomi lokal |
Kronologi dan Perkembangan Terbaru
- Awal 2026: Program MBG diluncurkan secara nasional dengan SPPG sebagai mekanisme utama.
- Maret 2026: Komisi X DPR mengusulkan pelibatan kantin sekolah dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen.
- Mei 2026: Mendikdasmen Abdul Muti mengumumkan bahwa program MBG akan dilanjutkan dan jumlah penerima mencapai 43 juta siswa.
- 15 Juni 2026: Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani secara resmi mendukung pelibatan kantin sekolah dan menekankan perlunya tata kelola yang efektif, terutama di daerah 3T.
Perspektif Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Pelibatan kantin sekolah disambut positif oleh berbagai pihak. Kepala sekolah di beberapa daerah menyatakan bahwa kantin sekolah siap berpartisipasi asalkan ada pembinaan dari pemerintah. Sementara itu, orang tua siswa berharap agar makanan yang disediakan tetap bergizi dan higienis. Dari sisi pengusaha kantin, mereka melihat peluang untuk meningkatkan omzet dan berkontribusi pada program nasional.
Namun, ada juga kekhawatiran terkait konsistensi mutu gizi jika kantin sekolah tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peran BGN sangat krusial dalam menetapkan standar dan melakukan monitoring secara berkala.
Di sisi lain, ekonom menilai bahwa pelibatan kantin sekolah dapat menjadi stimulus bagi ekonomi lokal. Dengan adanya permintaan tetap dari program MBG, usaha mikro di sekitar sekolah dapat berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Penutup: Menuju Tata Kelola MBG yang Lebih Inklusif
Langkah DPR mendukung pelibatan kantin sekolah dalam Program MBG merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, program tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi siswa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan mutu, dan adaptasi terhadap kondisi daerah. Kolaborasi antara DPR, BGN, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan program MBG yang berkelanjutan dan berdampak luas. Semoga inisiatif ini dapat menjadi model bagi program-program sosial lainnya di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
