Cerita Mendagri Tito: Biaya Sekolah Anak di Singapura Lebih Murah Dibanding Jakarta
Suara Pecari, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa biaya pendidikan anak di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan Singapura. Pengalaman pribadi Tito saat menyekolahkan anak-anaknya pada masa studi doktoral di Singapura pada 2008 menjadi dasar pernyataannya tersebut.
Tito menjelaskan bahwa selama menempuh pendidikan S3 di Singapura, ia membawa ketiga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Proses pendaftaran sekolah di Singapura dilakukan sepenuhnya secara digital melalui portal Kementerian Pendidikan Singapura. Setelah memasukkan data anak-anaknya, ia menerima pemberitahuan melalui email mengenai penempatan sekolah yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal.
Menurut Tito, sistem zonasi dan standarisasi kualitas pendidikan di Singapura membuat biaya sekolah menjadi lebih terjangkau. Ia menyebutkan bahwa pada 2008, biaya sekolah anak-anaknya di Singapura hanya sekitar 100 dolar Singapura per bulan atau setara dengan Rp600.000 pada kurs saat itu. Sekolah yang terjangkau ini memungkinkan anak-anaknya berjalan kaki ke sekolah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kendaraan, supir, dan bahan bakar.
Sementara itu, biaya pendidikan di Jakarta jauh lebih tinggi. Tito merinci pengeluaran untuk tiga anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan mencapai Rp4,8 juta per bulan hanya untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Belum termasuk uang jajan harian sekitar Rp150.000 untuk ketiga anak dan biaya transportasi yang mencapai Rp4,8 juta per bulan karena jarak rumah ke sekolah yang cukup jauh, serta pengeluaran untuk sopir dan bahan bakar.
Sistem Digital dan Layanan Publik di Singapura
<pSelain biaya sekolah yang lebih murah, Tito juga menyatakan kekagumannya terhadap sistem pelayanan publik berbasis digital di Singapura. Seluruh layanan pemerintahan, termasuk pendaftaran sekolah dan layanan kesehatan, dapat diakses secara daring tanpa harus mengunjungi kantor pemerintahan.
Dalam sektor kesehatan, masyarakat Singapura dapat membuat janji dengan dokter melalui portal Kementerian Kesehatan. Sistem ini mengirimkan jadwal pemeriksaan lengkap melalui email, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama di rumah sakit. Tito menilai digitalisasi layanan publik seperti ini sangat efektif untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi serta kecepatan pelayanan.
Kontras Anggaran Pendidikan Indonesia
Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah di antara 40 negara dengan ekonomi terbesar dunia. Padahal, Indonesia memiliki populasi usia muda yang cukup besar, yaitu 40,2 persen penduduk berusia 24 tahun ke bawah, yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.
Perbandingan ini menggambarkan tantangan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan investasi di sektor pendidikan agar dapat memberikan layanan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Pengalaman Mendagri Tito ini memberikan gambaran bahwa dengan penerapan sistem zonasi yang efisien dan layanan digital yang terintegrasi, biaya pendidikan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas. Hal ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam pengembangan sistem pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
