Anggaran MBG Harus Dipisah dari Pendidikan, Istana Buka Suara soal RAPBN 2027
Suara Pecari, Jakarta – Pemerintah memberikan sinyal bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan RAPBN 2027. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa anggaran MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa meskipun penyusunan APBN 2027 sudah berjalan sebelum putusan MK dibacakan, pemerintah tetap akan meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen memastikan alokasi minimal 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan tetap terpenuhi sesuai amanat undang-undang.
Peninjauan Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2027
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan MK menjadi perhatian serius dalam proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melakukan review terhadap komponen anggaran pendidikan yang telah dirancang, khususnya terkait anggaran MBG yang harus dipisahkan.
Menurutnya, meskipun beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan tidak semuanya masuk ke dalam pos anggaran pendidikan, total dukungan untuk sektor pendidikan secara keseluruhan diperkirakan dapat melebihi batas minimal 20 persen yang diamanatkan.
Konteks dan Dampak Putusan MK
Putusan MK mengarah pada pengaturan yang lebih jelas dan terpisah antara anggaran pendidikan dan program pendukung lainnya seperti MBG. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan bahwa dana pendidikan yang wajib dialokasikan oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kebutuhan utama pendidikan.
Dengan pemisahan anggaran MBG dari pendidikan, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengelola masing-masing program secara efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban konstitusional dalam penganggaran sektor pendidikan.
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam penyusunan RAPBN 2027 agar kebijakan fiskal dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional sekaligus menjalankan program sosial lain secara terpisah namun tetap sinergis.
Peninjauan ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan keberlanjutan program pemerintah.
Dengan demikian, meskipun terdapat pemisahan anggaran, komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan tetap kuat dan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran negara.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
