Anggaran Pendidikan 2027 Naik, DPR Desak Program SD dan SMP Gratis
Suara Pecari – Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2027 mengalami kenaikan signifikan, membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya implementasi program pendidikan gratis untuk SD dan SMP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kenaikan Anggaran Pendidikan 2027
Postur RAPBN 2027 menunjukkan peningkatan pendapatan negara dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan, nilai anggaran pendidikan naik dari sekitar Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Kenaikan ini memberikan ruang lebih besar untuk pembiayaan sektor pendidikan nasional.
Tuntutan DPR untuk Pendidikan Dasar Gratis
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa kenaikan anggaran harus berdampak nyata, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan dasar yang bebas pungutan. Ia mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan skema pelaksanaan putusan MK yang mengharuskan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya.
Fikri juga menekankan perlunya perencanaan matang dan simulasi pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap tanpa menimbulkan kesenjangan antar daerah, khususnya di wilayah tertinggal.
Fokus Pemerintah pada Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Selain renovasi sarana pendidikan yang masih menjadi prioritas, pemerintah didorong untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai fondasi kemajuan nasional.
Rincian Alokasi Anggaran dan Program Pendidikan
RAPBN 2027 mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk belanja program pendidikan, meningkat 13,9 persen dari proyeksi anggaran 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Pembiayaan ini mencakup:
- Belanja pemerintah pusat sebesar Rp490,7 triliun
- Transfer ke daerah sebesar Rp277,1 triliun
- Pembiayaan pendidikan sebesar Rp53 triliun
Berbagai program yang didanai meliputi:
- Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa
- Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa
- Tunjangan Profesi Guru non-PNS untuk 1,3 juta guru
- Program Makan Bergizi Gratis untuk 60,6 juta penerima
- Pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda dan renovasi 12.215 sekolah serta madrasah
- Target pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan dukungan operasional untuk 166 Sekolah Rakyat
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjangkau 54,2 juta siswa
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik
- Tunjangan Profesi Guru ASND bagi 1,7 juta guru daerah dan tambahan penghasilan untuk 20,7 ribu guru ASND
- Dukungan operasional 148 museum dan taman budaya
- Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Pengawasan dan Manfaat Anggaran
Komisi X DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah. Tujuannya agar kenaikan anggaran tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan diterjemahkan ke dalam peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Penyaluran dana harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kondisi daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Peran Strategis Pendidikan dalam Pembangunan Nasional
Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah prioritas nasional. Kualitas pendidikan yang baik akan berkontribusi besar pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai dan pelaksanaan kebijakan yang tepat menjadi kunci kesuksesan pembangunan sektor pendidikan.
Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan pada 2027 harus dijadikan momentum untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
