Polemik Gaji PPPK: Kemendagri Minta Daerah Efisienkan APBD, Sejumlah Kepala Daerah Keberatan

Suara Pecari | Jakarta – Polemik gaji PPPK Kemendagri minta APBD diefisienkan LPP RRI kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pemerintah daerah mengaku kesulitan membayar honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa masih banyak daerah yang memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban tersebut, meskipun beberapa kepala daerah menyatakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur APBD di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar PPPK. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. “Kami tidak menerima begitu saja informasi bahwa daerah tidak mampu membayar PPPK. Setelah kami lihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu,” ujar Tito.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah pusat belum mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Menurutnya, masalah utama adalah kemampuan kas daerah untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun. “Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami di daerah selesai? Belum,” ujar Sherly dalam rapat yang sama. Ia menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah kini menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya belanja pegawai, sementara ruang untuk meningkatkan pendapatan semakin terbatas.

Polemik gaji PPPK Kemendagri minta APBD diefisienkan LPP RRI juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe. Ia menilai pemerintah daerah harus didorong lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah meningkatnya beban fiskal akibat pengangkatan PPPK dan kebutuhan belanja daerah lainnya. “Ketiga komponen ini menjadi hal yang menyebabkan para kepala daerah berpikir secara maksimal untuk mencari solusi,” kata Taufan.

Pemerintah pusat terus mendorong efisiensi anggaran daerah sebagai solusi jangka pendek. Namun, sejumlah daerah masih membutuhkan dukungan fiskal tambahan agar pembayaran gaji PPPK dapat berjalan lancar. Polemik gaji PPPK Kemendagri minta APBD diefisienkan LPP RRI menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan pengangkatan PPPK dan kemampuan fiskal daerah. Ke depan, diharapkan ada sinergi yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.