Prabowo Tegaskan Hukum untuk Semua, Bukan Hanya untuk Orang Kuat dan Kaya
Presiden Prabowo Subianto Menegaskan Prinsip Keadilan Hukum
Suara Pecari, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Prabowo menyatakan bahwa hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Pernyataan ini menjadi sorotan karena disampaikan di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha besar.
“Hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” tegas Prabowo di hadapan ribuan warga yang hadir. Pernyataan ini sontak mendapat aplaus dari masyarakat yang selama ini merasa hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya kerap merasa geram ketika berhadapan dengan pelaku korupsi, namun ia menekankan bahwa setiap proses penindakan harus tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu… tapi harus sesuai prosedur hukum,” kata Prabowo dengan nada serius. Ia memastikan pemerintah akan terus berkomitmen menegakkan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa terkecuali.
Kronologi Peresmian Bendungan Meninting
Acara peresmian Bendungan Meninting dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan prosesi adat setempat. Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 09.30 WITA dan disambut oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, serta Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Presiden memberikan sambutan yang berlangsung sekitar 30 menit. Dalam sambutannya, selain menyinggung soal penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti pentingnya infrastruktur untuk ketahanan pangan dan air bersih. Bendungan Meninting sendiri memiliki kapasitas tampung 12,5 juta meter kubik dan akan mengairi 2.500 hektare lahan pertanian di Lombok Barat.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Nama Bendungan | Bendungan Meninting |
| Lokasi | Desa Bukit Tinggi, Kec. Gunungsari, Lombok Barat, NTB |
| Kapasitas Tampung | 12,5 juta meter kubik |
| Luas Lahan Terairi | 2.500 hektare |
| Tanggal Peresmian | 10 Juli 2026 |
Analisis Dampak dan Implikasi Pernyataan Prabowo
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai penegakan hukum yang adil memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa implikasi penting:
- Bagi Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Warga yang selama ini skeptis terhadap keadilan hukum mulai optimis bahwa tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum.
- Bagi Aparat Penegak Hukum: Mendapatkan tekanan moral untuk benar-benar independen dan profesional. Pernyataan presiden menjadi pedoman agar tidak gentar menghadapi oknum-oknum kuat yang melanggar hukum.
- Bagi Pelaku Korupsi: Peringatan keras bahwa tidak ada lagi tempat berlindung. Baik pejabat, pengusaha, maupun pihak berkekuasaan lainnya harus siap diproses hukum jika terbukti bersalah.
- Bagi Pemerintah: Memperkuat citra pemerintahan yang bersih dan anti-korupsi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan menarik investasi asing yang membutuhkan jaminan kepastian hukum.
Latar Belakang Penegakan Hukum di Indonesia
Indonesia selama puluhan tahun bergulat dengan masalah korupsi yang sistemik. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2025 berada di angka 38 dari 100, masih di bawah rata-rata global. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha kuat, namun seringkali proses hukum berjalan lambat atau bahkan mandek. Masyarakat kerap menyaksikan bahwa hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara para “bandar” korupsi berlindung di balik kekuasaan dan kekayaan.
Pernyataan Prabowo di Bendungan Meninting menjadi angin segar bagi reformasi hukum. Presiden secara eksplisit menyebut “orang kuat” dan “orang kaya” sebagai sasaran yang tidak boleh kebal hukum. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang dicanangkan sejak awal masa jabatan. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus-kasus besar, peningkatan transparansi anggaran, dan penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penutup Naratif
Di bawah terik matahari Lombok, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap di depan bendungan megah yang baru saja diresmikan. Air yang mulai menggenangi waduk itu adalah simbol kehidupan bagi ribuan petani, namun kata-kata yang ia lontarkan adalah simbol keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Hukum itu untuk semua,” ujarnya, dan gaungnya tidak hanya terdengar di lembah Gunungsari, tetapi juga di ruang-ruang pengadilan, kantor-kantor pemerintahan, dan hati setiap warga yang mendambakan Indonesia yang lebih adil. Bendungan Meninting mungkin akan mengairi sawah-sawah kering, tetapi pernyataan presiden itu diharapkan mampu mengairi jiwa bangsa yang haus akan keadilan. Sebuah janji yang kini ditunggu implementasinya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
