Hasto Tunggu Jawaban BGN soal Data Kader PDIP yang Terlibat di Dapur MBG
Suara Pecari, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa hingga saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan respons atas surat yang dikirimkan DPP PDIP pada 22 Juni 2026. Surat tersebut meminta data resmi mengenai kader partai yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan Hasto di sela-sela acara peringatan 30 tahun Kudatuli di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Latar Belakang Pengiriman Surat
Langkah PDIP mengirimkan surat kepada BGN dipicu oleh pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebutkan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG. Menanggapi hal itu, PDIP merasa perlu melakukan langkah koreksi internal. Hasto menegaskan bahwa partainya telah memiliki kebijakan yang melarang anggota maupun kader mengambil keuntungan dari program MBG. “Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” jelas Hasto.
Kronologi Permintaan Data
- 22 Juni 2026: DPP PDIP mengirimkan surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 yang ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun kepada Kepala BGN Nanik S. Deyang.
- Isi Surat: Meminta data kader PDIP yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional SPPG di seluruh Indonesia.
- 18 Juli 2026: Hasto menyatakan belum ada jawaban dari BGN. PDIP bersiap mengirimkan surat kedua jika surat pertama tidak direspons.
Dampak dan Implikasi
Keterlambatan respons BGN berpotensi menimbulkan spekulasi di publik. Di satu sisi, PDIP menunjukkan komitmen transparansi dengan meminta data internal. Di sisi lain, ketiadaan respons dapat diartikan sebagai kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan partai politik. Hasto juga menyoroti kritik masyarakat terhadap program MBG yang dinilai sarat penyimpangan. “Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total,” ujarnya.
Data Keterlibatan Partai dalam Program MBG
| Partai | Jumlah Kader Terlibat (estimasi) | Sumber Data |
|---|---|---|
| PDIP | Belum diketahui (menunggu data BGN) | Surat permintaan resmi |
| Partai lain | Tidak diungkap | Pernyataan Wakil Kepala BGN |
Langkah Selanjutnya PDIP
Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam. Jika surat pertama tidak direspons, partai akan mengirimkan surat kedua. “Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” tuturnya. Selain itu, PDIP juga akan terus mengawal kebijakan internal yang melarang kader mencari keuntungan dari program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat.
Kritik terhadap Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah memang menuai beragam respons. Di satu sisi, program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Namun, di sisi lain, muncul berbagai laporan penyimpangan dan korupsi. Hasto menilai kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat. “Ketika pemerintah percaya kepada rakyat, sebenarnya rakyat juga mampu melakukan upaya-upaya secara berdikari termasuk kebutuhan terhadap makanan yang sehat dan bergizi,” katanya.
Dalam konteks politik, permintaan data PDIP ini bisa dilihat sebagai upaya partai untuk menjaga citra dan akuntabilitas di hadapan publik. Dengan mengetahui kader mana yang terlibat, PDIP dapat mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Namun, tanpa respons dari BGN, upaya tersebut terhambat.
Ke depan, publik menanti apakah BGN akan merespons surat PDIP atau justru mengabaikannya. Jika diabaikan, hal ini bisa memicu ketegangan antara partai oposisi dan pemerintah. Sementara itu, PDIP bersikap wait and see sambil menyiapkan langkah diplomatis berikutnya.
Dalam pusaran politik yang dinamis, permintaan data kader PDIP ini menjadi ujian transparansi lembaga negara. Apakah BGN akan membuka data atau justru menutupinya? Jawabannya akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap program MBG dan integritas partai politik yang terlibat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
