BP Taskin Dukung Upaya Pemkab Jember dalam Pembenahan Data Kemiskinan
Suara Pecari | Jember – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas upaya mereka dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut terwujud melalui perbaikan data warga miskin yang dilakukan secara masif dan terintegrasi. Apresiasi ini disampaikan oleh Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam sebuah acara di Jakarta pada hari Kamis (21/5/2026).
Iwan Sumule menilai bahwa langkah yang diambil oleh Pemkab Jember dapat menjadi contoh yang baik untuk tingkat nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial. “Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, juga menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan yang berbasis pada data riil. Pemkab Jember kini mengembangkan pola intervensi sosial yang mengedepankan data mikro dengan pendekatan By Name By Address (BNBA) untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Fawait menjelaskan, “Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran.” Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami penurunan dari 9,01 persen pada tahun 2024 menjadi 8,67 persen pada tahun 2025, dengan sekitar 8.000 jiwa keluar dari kategori penduduk miskin.
Namun, meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur, dengan total mencapai 216.760 jiwa. Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok masyarakat Desil 1, dengan total 97.060 kepala keluarga yang telah diverifikasi.
Sebanyak lebih dari 68.000 kepala keluarga diprioritaskan untuk menerima intervensi program dengan segera. Sebanyak 20.000 aparatur sipil negara (ASN) juga ditugaskan untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan kondisi warga secara langsung selama satu bulan.
Sebelum terjun ke lapangan, ASN mendapatkan pembekalan dari BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai dengan standar nasional. Verifikasi dilakukan dengan metode ground check terhadap 39 indikator kemiskinan, termasuk kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, dan kondisi sosial keluarga.
Fawait menambahkan bahwa proses ini juga didukung oleh teknologi digital berbasis web dan smartphone, sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real-time. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 16.766 warga yang tercatat masih hidup meskipun sebenarnya telah meninggal dunia, serta 10.703 kepala keluarga yang sudah pindah keluar Jember namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Dia menekankan perlunya pembaruan data secara langsung agar program perlindungan sosial dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.