Gubernur Bobby Nasution: Buruh Jadi Pilar Ekonomi dan Mitra Strategis Kebijakan di Sumut

SUMUT — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa kaum buruh memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga sebagai mitra penting dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (1/5/2026).

“Terima kasih kepada para serikat yang terus memperjuangkan nasib buruh. Peran buruh sangat penting, termasuk dalam memberikan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berdampak luas,” ujar Bobby dalam sambutannya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Kapolda Sumut Wishnu Hermawan Februanto, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja.

Bobby menyebut, komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan serikat buruh selama ini telah menghasilkan berbagai kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja. Ia memastikan, seluruh aspirasi buruh akan menjadi bahan pertimbangan dengan skala prioritas yang sama.

Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), penerapan upah layak, dorongan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, hingga penghapusan sistem outsourcing.

“Semua tuntutan buruh menjadi prioritas. Yang bisa ditangani di tingkat provinsi akan segera kami eksekusi, sementara yang menjadi kewenangan pusat akan kami sampaikan kepada Presiden,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, Gubernur juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mengendalikan harga bahan pokok, khususnya di wilayah dengan konsentrasi buruh tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah pelaksanaan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga.

Menurut Bobby, peningkatan upah tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. “Kesejahteraan buruh harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi daya beli,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut tengah mengkaji program perumahan bagi buruh agar tidak hanya bergantung pada sistem sewa. Skema pembiayaan masih dibahas, termasuk kemungkinan melibatkan lembaga keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih subsidi.

Di sektor pengawasan ketenagakerjaan, Bobby menyoroti keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan banyaknya perusahaan. Ia membuka peluang penambahan anggaran dan tenaga pengawas guna memperkuat perlindungan terhadap pekerja.

“Fungsi pengawasan harus diperkuat agar hak-hak buruh benar-benar terlindungi,” katanya.

Peringatan May Day di Sumut berlangsung meriah dan kondusif. Kegiatan diisi dengan pemotongan tumpeng, pembagian hadiah, serta penyerahan penghargaan kepada sejumlah pihak, termasuk jajaran kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam menjaga keamanan.

Ketua Panitia May Day, Elfianti Tanjung, berharap seluruh tuntutan buruh dapat diakomodasi pemerintah. Ia menegaskan bahwa buruh merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah.

“Buruh adalah barometer Sumatera Utara. Aspirasi kami diharapkan tidak diabaikan,” ujarnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang dialog antara pemerintah dan pekerja. Harapannya, momentum ini mampu memperkuat kolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh buruh di Sumatera Utara.