BKKBN Bali Optimalkan Program Cegah Stunting Berkelanjutan
Suara Pecari, Denpasar – Provinsi Bali berhasil mencatatkan prevalensi stunting terendah di Indonesia, yaitu 8,7 persen. Namun, capaian gemilang tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menegaskan bahwa tantangan masih ada, terutama dalam mencegah munculnya kasus stunting baru di beberapa kabupaten yang justru mengalami kenaikan angka stunting. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting menjadi fokus utama Kemendukbangga/BKKBN di Bali.
Prestasi dan Tantangan Stunting di Bali
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025, prevalensi stunting di Bali sebesar 8,7 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang masih sekitar 21,5 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan yang aktif dalam percepatan penurunan stunting. Namun, di balik angka rata-rata yang rendah, terdapat disparitas antar kabupaten. Beberapa kabupaten seperti Buleleng dan Karangasem masih mencatat angka stunting di atas 12 persen, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
| Kabupaten/Kota | Prevalensi Stunting 2025 (%) | Tren |
|---|---|---|
| Denpasar | 5,2 | Menurun |
| Badung | 6,1 | Menurun |
| Buleleng | 13,4 | Meningkat |
| Karangasem | 14,2 | Meningkat |
Dr. Ni Luh menjelaskan bahwa sekitar 70 persen penyebab stunting dipengaruhi faktor sensitif, seperti sanitasi buruk, keterbatasan air bersih, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pola asuh yang belum optimal. Faktor-faktor ini memerlukan intervensi lintas sektor yang tidak bisa ditangani oleh BKKBN sendiri. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan kini lebih difokuskan pada keluarga berisiko stunting.
Inovasi Program GENTING: Orang Tua Asuh Cegah Stunting
Salah satu strategi unggulan Kemendukbangga/BKKBN adalah Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Program ini mempertemukan keluarga berisiko stunting dengan orang tua asuh yang memberikan bantuan sesuai kebutuhan, tanpa bergantung pada anggaran pemerintah. “Program GENTING menyasar keluarga berisiko stunting dengan mencarikan orang tua asuh yang membantu sesuai risikonya. Ini dilakukan tanpa menggunakan anggaran pemerintah karena penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama,” ujar Ni Luh.
Mekanisme program ini melibatkan pendataan keluarga berisiko stunting oleh kader posyandu dan tim pendamping keluarga. Selanjutnya, BKKBN mencari mitra dari kalangan individu, perusahaan, atau organisasi yang bersedia menjadi orang tua asuh. Bantuan yang diberikan bisa berupa makanan bergizi, suplemen, akses layanan kesehatan, atau bahkan beasiswa pendidikan. Hingga Juni 2026, program GENTING di Bali telah menjangkau lebih dari 1.200 keluarga berisiko, dengan 800 orang tua asuh yang terdaftar.
Pencegahan Stunting Sejak Pranikah: Peran Desa Adat
Selain intervensi pada keluarga berisiko, BKKBN juga mendorong persiapan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja. Edukasi mengenai kesehatan, kesiapan mental, pendidikan, dan kondisi ekonomi dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah stunting sejak sebelum pernikahan. Namun, Bali menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembekalan dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, khususnya di kalangan umat Hindu. Untuk itu, keterlibatan desa adat dinilai penting agar calon pengantin dapat memperoleh edukasi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
“Kami berharap seluruh lintas sektor, termasuk desa adat, dapat bersama-sama membangun sistem pembekalan bagi calon pengantin sehingga mereka siap menikah, siap hamil, dan mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ucap Ni Luh. Desa adat di Bali memiliki struktur sosial yang kuat dan dihormati, sehingga menjadi mitra strategis dalam menyampaikan edukasi pranikah. Beberapa desa adat seperti di Gianyar dan Tabanan sudah mulai mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan gizi dalam tradisi mepandes (potong gigi) dan upacara pernikahan.
Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Keberlanjutan
Keberhasilan penurunan stunting di Bali tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang solid. BKKBN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, PKK, organisasi profesi, dunia usaha, dan media massa. Forum koordinasi percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota rutin digelar untuk memantau perkembangan dan merumuskan langkah strategis. Selain itu, peran kader posyandu dan tim pendamping keluarga (TPK) sangat vital dalam menjangkau keluarga berisiko di tingkat desa.
- Pemantauan Rutin: Setiap bulan, TPK mengunjungi keluarga berisiko untuk memberikan edukasi gizi, memantau tumbuh kembang balita, dan memastikan akses layanan kesehatan.
- Bantuan Pangan: Program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya diintegrasikan dengan intervensi stunting untuk memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi.
- Sanitasi dan Air Bersih: Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan bekerja sama menyediakan akses air bersih dan jamban sehat di daerah rawan stunting.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat Bali
Upaya pencegahan stunting yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Dampak jangka panjangnya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Namun, tantangan seperti disparitas antar kabupaten, keterbatasan anggaran, dan perubahan perilaku masyarakat masih perlu diatasi. Program GENTING yang berbasis kemitraan diharapkan dapat mengurangi beban APBD, namun kesinambungan partisipasi orang tua asuh perlu dijaga.
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali optimistis target penurunan stunting dapat terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh pihak. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, Bali tidak hanya menjadi contoh nasional dalam penanganan stunting, tetapi juga mampu mewujudkan generasi emas yang bebas dari masalah gizi kronis. Keberhasilan ini membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari setiap elemen masyarakat Bali.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
