Karhutla Makin Meluas, Jadi Sorotan DPR
Suara Pecari – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus meluas dan menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah terdampak.
DPR Mendesak Penanganan Cepat
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera memperkuat upaya penanganan karhutla di Kalimantan. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dan menganggap lonjakan titik panas sebagai situasi darurat yang memerlukan intervensi cepat.
Puan juga menyoroti dampak kabut asap karhutla terhadap negara tetangga, seperti penutupan ratusan sekolah di Malaysia dan peringatan dari Singapura terkait kualitas udara. Ia mendesak pemerintah untuk tidak menunggu protes dari negara sahabat sebelum mengambil tindakan.
Prioritas Penanganan dan Dukungan
Puan mengusulkan pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan indikator seperti hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, dan kedekatan dengan permukiman. Daerah berisiko tinggi harus mendapatkan tambahan personel dan peralatan pemadaman.
Pemerintah pusat juga diminta turun tangan jika pemerintah daerah tidak mampu mengatasi karhutla secara efektif. Penanganan darat dan udara perlu diperkuat, serta perlengkapan pelindung untuk petugas harus dipenuhi guna mengurangi risiko saat bertugas.
Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum
Selain pemadaman, pemerintah diharapkan memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat dan memantau kualitas udara secara berkala. Jika polusi melewati ambang batas, situasi darurat perlu diberlakukan, termasuk peliburan aktivitas di luar rumah dan penyediaan tempat penampungan serta layanan kesehatan tambahan.
Puan juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan karhutla meluas, demi menghindari kerugian kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Peliburan Sekolah untuk Melindungi Anak
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan peliburan sekolah sementara di wilayah terdampak karhutla apabila kualitas udara membahayakan kesehatan anak-anak. Ia menekankan keselamatan peserta didik sebagai prioritas utama.
Peliburan sekolah diharapkan tidak menghentikan proses pendidikan, melainkan dialihkan ke metode daring atau penugasan dari rumah sesuai kondisi setempat. Keputusan harus berdasarkan data kualitas udara dan rekomendasi instansi kesehatan.
Kenaikan Kasus ISPA
Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan signifikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, serta di Riau.
Desakan Penetapan Bencana Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia menilai status tersebut perlu karena dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat.
Daniel juga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data hotspot, tetapi segera melakukan verifikasi dan penanganan di lapangan dalam hitungan jam untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Anggaran dan Kewenangan BNPB
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti keterbatasan anggaran BNPB untuk mitigasi dan pencegahan karhutla. Ia mengkritik pola penganggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk pemulihan setelah bencana, sementara mitigasi seharusnya dilakukan sejak dini.
Marwan juga mendorong penguatan kewenangan BNPB hingga tingkat daerah agar dapat merespons potensi bencana dengan cepat, termasuk melibatkan masyarakat dalam program pencegahan.
Dampak dan Tantangan Karhutla di Kalimantan
- Kualitas udara memburuk dengan kabut asap tebal yang mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi.
- Lonjakan kasus gangguan pernapasan seperti ISPA yang mempengaruhi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- Kerusakan ekosistem dan habitat satwa yang berdampak pada lingkungan.
- Potensi polusi lintas batas yang memicu protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh dari seluruh pihak terkait agar dampak buruknya dapat diminimalisir.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
