Kemensos Ungkap Penyebab Perubahan Desil DTSEN
Suara Pecari – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap penyebab perubahan signifikan pada desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3, yang kemudian dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan ini dipengaruhi oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pemutakhiran Data DTSEN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data sosial dan ekonomi masyarakat. Proses pemutakhiran melibatkan berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga terjadi lonjakan data yang tidak stabil. Saat ini data sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan divalidasi. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Memahami Konsep Desil dalam DTSEN
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan status kaya atau miskin maupun besaran penghasilan seseorang. Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi ke dalam 10 kelompok.
“Desil bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tetap, tergantung perubahan kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan,” jelas Andy.
Misalnya, bencana di suatu wilayah dapat menyebabkan banyak orang mengalami penurunan kesejahteraan, sehingga secara otomatis posisi desil orang lain dapat naik ketika peringkat dirangking ulang secara nasional.
Dinamika Perubahan Desil dan Dampaknya
Perubahan desil yang signifikan pada DTSEN Volume 3 terjadi setelah masuknya 12 juta data baru dari BKKBN, yang menjadi sumber pemutakhiran utama data tersebut. Hal ini menimbulkan diskusi di masyarakat, terutama bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Andy menegaskan bahwa desil bukanlah syarat utama untuk menerima bantuan sosial, melainkan salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas penerima. Setiap program bantuan sosial memiliki kriteria penerima yang berbeda dan desil membantu memilih prioritas di antara calon penerima yang memenuhi syarat.
“Misalnya, jika dalam satu ruangan ada 10 orang yang berhak menerima bantuan, tapi pemerintah hanya memiliki dana untuk 5 orang, maka desil digunakan untuk memilih 5 orang prioritas. Yang berada di desil 1 lebih prioritas daripada desil 4, dan seterusnya,” jelas Andy.
Selain itu, kenaikan desil seseorang tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan atau hilangnya hak atas bantuan sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program dan ketersediaan kuota bantuan.
Koreksi Data dan Proses Pemutakhiran
Untuk memperbaiki perubahan desil yang sebelumnya mengalami lonjakan signifikan, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi. Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, pendamping PKH, BPS, pemerintah daerah, atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, pemutakhiran data juga dapat dilakukan melalui layanan call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring di dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
