Anggota Komisi V DPR Dorong Penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Suara Pecari | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mendorong penguatan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program ini dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Edi menekankan bahwa program IBM harus dioptimalkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal.

Latar Belakang dan Urgensi Program IBM

Program IBM merupakan skema pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur skala lokal. Menurut Edi Purwanto, program ini menjadi solusi atas tantangan pembangunan infrastruktur di daerah yang kerap terhambat oleh keterbatasan fiskal. “Tanpa bantuan pemerintah, infrastruktur di daerah akan semakin hancur,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (14/6/2026).

Data dari Kementerian PU menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, program IBM telah menjangkau lebih dari 10.000 desa di seluruh Indonesia. Namun, masih banyak wilayah yang belum tersentuh. Berikut adalah gambaran capaian program IBM per provinsi:

Menteri Nusron Dorong Penambahan Target PTSL 2027 demi Perluas Kepastian Hukum Tanah Masyarakat

B Birokrasi

1 hari

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi program masih belum merata. Edi Purwanto mendesak Menteri PU Dody Hanggodo untuk mempertimbangkan wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan agar mendapatkan prioritas.

Kronologi Peristiwa dan Dukungan DPR

Dorongan terhadap penguatan program IBM bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR dan Kementerian PU beberapa hari sebelumnya. Dalam rapat tersebut, Edi Purwanto menyoroti perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk IBM serta simplifikasi birokrasi agar program lebih cepat terealisasi. Ia juga mengkritik lambatnya penyerapan anggaran di beberapa daerah akibat kompleksitas administrasi.

PKK Banyuwangi, Garda Depan Pembangunan Berbasis Keluarga

B banyuwangi

572 hari

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, “Kami berharap Menteri PU betul-betul mempertimbangkan wilayah. Jangan sampai program ini hanya berhenti di kota-kota besar.” Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah anggota dewan lain yang juga menyuarakan pentingnya pemerataan infrastruktur.

Tanggapan Menteri PU dan Langkah ke Depan

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, merespons positif dorongan tersebut. Ia memastikan bahwa Kementerian PU akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM dan melakukan pembahasan lanjutan terkait mekanisme serta pendanaannya. “Kami akan maksimalkan,” ujar Dody singkat usai RDP.

Peringati Hari Pahlawan, Sugirah Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan dengan Karya Nyata

B Berita

583 hari

Beberapa langkah konkret yang direncanakan antara lain:

• Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi usulan proyek.
• Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan IBM.
• Pelibatan tenaga ahli lokal untuk memastikan kualitas konstruksi.
• Penambahan alokasi anggaran pada APBN 2027 melalui usulan Komisi V.

Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat

Penguatan program IBM diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan desa, irigasi, dan sanitasi akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan pemeliharaan.

Dirjen HAM Kunjungi Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Pastikan Layanan Berbasis HAM Diterapkan

B banyuwangi

620 hari

Namun, tantangan tetap ada. Masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang sering menghantui proyek-proyek berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Edi Purwanto mengingatkan perlunya pengawasan ketat dari semua pihak. “Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar program ini benar-benar bermanfaat,” tegasnya.

Analisis Kebutuhan Pembiayaan Nasional

Selain mendorong IBM, Edi Purwanto juga menyoroti kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional secara keseluruhan. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar kualitas infrastruktur tetap terjaga. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi inovatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau pemanfaatan dana desa.

Rekrutmen Perangkat Desa Gladag Berbasis IT Kolaborasi dengan SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi

B Berita

633 hari

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dalam APBN 2026 mencapai Rp 400 triliun, namun sebagian besar terserap untuk proyek skala besar. Alokasi untuk program berbasis masyarakat seperti IBM masih di bawah 10% dari total anggaran. Komisi V DPR mendorong peningkatan porsi ini secara bertahap.

Penutup Naratif

Di tengah derasnya arus pembangunan infrastruktur yang kerap berfokus pada proyek-proyek megah, suara dari Komisi V DPR mengingatkan bahwa fondasi kemajuan sejati justru dimulai dari tingkat akar rumput. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud gotong royong yang menghidupkan semangat kemandirian desa. Dengan penguatan yang didorong oleh Edi Purwanto dan dukungan Menteri PU, harapan akan pemerataan pembangunan semakin mendekati kenyataan. Namun, keberhasilannya kini bergantung pada komitmen bersama untuk mengawal dari perencanaan hingga pemeliharaan. Masyarakat menanti bukti nyata, bukan sekadar janji.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.