Kajati Sumbar Puji Andre Rosiade sebagai Penggerak Tol Bukittinggi-Sicincin
Suara Pecari, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Barat, Dedie Tri Haryadi, memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas peran sentralnya dalam menginisiasi dan mempercepat pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin. Pernyataan tersebut disampaikan Dedie usai memimpin rapat koordinasi persiapan pembangunan ruas tol strategis tersebut di Kantor Kejati Sumbar, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan jajaran kejaksaan.
Apresiasi untuk Motor Penggerak Proyek
Dalam sambutannya, Dedie menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Barat patut berterima kasih kepada Andre Rosiade karena proyek strategis nasional ini semakin mendekati tahap konstruksi. “Hari ini kita membahas jalan tol Padang-Sicincin-Bukittinggi. Semua stakeholder hadir. Pada intinya, pembangunan jalan tol ini insyaallah sudah siap kita mulai dan tepat waktu, tepat sasaran sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat Sumatra Barat,” kata Dedie. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Andre yang dinilainya menjadi motor penggerak lahirnya pembahasan percepatan proyek tersebut. “Kami terus terang berterima kasih kepada Pak Andre Rosiade. Beliau yang memprakarsai kegiatan pembangunan jalan tol Sicincin sampai Bukittinggi. Masyarakat Sumatera Barat juga harus berterima kasih karena proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi daerah,” ujarnya.
Koordinasi Lintas Instansi yang Solid
Dedie menekankan bahwa berbagai persoalan yang sempat menjadi kendala pembangunan telah dibahas bersama dan diurai melalui koordinasi lintas instansi. Menurutnya, seluruh pihak kini bekerja sebagai satu tim untuk memastikan proyek berjalan tanpa hambatan. “Sudah kita urai. Kita satu tim, teamwork yang solid dan utuh. BPN bersama Kasi Datun akan turun langsung melihat kondisi di lapangan, memastikan status tanah benar-benar clear and clean,” katanya. Terkait pembebasan lahan, Dedie menyebut pendekatan yang dilakukan mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kata Pak Andre, ini bukan ganti rugi, malah ganti untung,” ujarnya. Kejati Sumbar, lanjut Dedie, juga akan memberikan pendampingan hukum apabila muncul persoalan, termasuk jika terjadi perselisihan yang melibatkan masyarakat adat. “Kita akan melakukan pendampingan apabila ada perselisihan oleh masyarakat adat. Kita akan selesaikan nanti,” katanya.
Andre Rosiade: Terima Kasih untuk Kejati Sumbar
Menanggapi apresiasi tersebut, Andre Rosiade justru menyampaikan terima kasih kepada Kajati Sumbar dan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar yang dinilainya menjadi penggerak utama koordinasi percepatan pembangunan tol. “Kami sebagai anggota DPR mewakili seluruh masyarakat Sumbar mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajati dan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sudah luar biasa bekerja keras menginisiasi dan mengoordinasikan pertemuan ini. Ini sudah pertemuan yang ketiga dan alhamdulillah seluruh persoalan bisa diurai,” kata Andre.
Dua Persoalan Utama Terselesaikan
Andre mengungkapkan dua persoalan utama yang selama ini menjadi perhatian akhirnya telah memperoleh solusi. Pertama, trase tol dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih, Agam sehingga polemik yang berkembang di masyarakat dapat diakhiri. Kedua, lokasi exit tol Padang Panjang juga telah disepakati dengan desain baru yang lebih dekat ke Kota Bukittinggi. “Urusan Kubang Putih sudah selesai. Trase yang baru tidak melewati Kubang Putih. Saya minta polemik segera dihentikan karena seluruh stakeholder sudah sepakat. Begitu juga exit tol Tarasan Panjang sudah ada solusi baru yang tidak bermasalah,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
| Permasalahan | Solusi |
|---|---|
| Trase melewati Kubang Putih, Agam | Trase baru tidak melewati Kubang Putih |
| Lokasi exit tol Padang Panjang bermasalah | Desain baru exit tol lebih dekat ke Bukittinggi |
Dampak Ekonomi yang Luar Biasa
Menurut Andre, perubahan trase dilakukan agar pembangunan tidak terus tertunda akibat polemik di lapangan. Ia menegaskan kepentingan proyek tol jauh lebih besar karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. “Kalau Padang terhubung ke Pekanbaru, hasil pertanian Sumbar bisa lebih mudah dikirim ke Riau. Sebaliknya, masyarakat Riau bisa datang berwisata ke Sumbar setiap akhir pekan. Perputaran ekonominya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Jadi ini bukan hanya untuk satu nagari, tetapi kepentingan seluruh masyarakat Sumbar,” katanya. Andre optimistis, setelah berbagai persoalan berhasil dimitigasi melalui koordinasi yang dipimpin Kajati Sumbar, PT Hutama Karya dapat memulai proses konstruksi ruas Bukittinggi-Sicincin pada akhir tahun ini.
Kronologi Percepatan Proyek
- Pertemuan Pertama: Inisiasi koordinasi antara Andre Rosiade, Kejati Sumbar, dan stakeholder terkait.
- Pertemuan Kedua: Pembahasan teknis trase dan pembebasan lahan.
- Pertemuan Ketiga (14 Juli 2026): Finalisasi solusi dua masalah utama dan kesepakatan untuk memulai konstruksi akhir tahun.
Dukungan Penuh dari Seluruh Pihak
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Dedy Gunawan, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, serta Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan proyek yang akan menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau ini.
Proyek Tol Bukittinggi-Sicincin merupakan bagian dari jalan tol Pekanbaru-Padang yang telah lama dinanti. Dengan panjang sekitar 36 kilometer, ruas ini akan memangkas waktu tempuh antara Bukittinggi dan Sicincin secara signifikan, serta membuka akses ekonomi baru bagi daerah-daerah di sekitarnya. Keberhasilan koordinasi yang dipimpin Kejati Sumbar menjadi contoh sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan DPR dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Masyarakat Sumatera Barat kini menantikan realisasi proyek yang diyakini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
