Perputaran Dana MBG Capai Rp6 Triliun per Bulan di Jawa Barat, Dorong Ekonomi Daerah

Suara Pecari | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memutar dana sebesar Rp6 triliun tiap bulan di Jawa Barat.

Angka tersebut berasal dari lebih dari 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di provinsi itu.

Setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp1 miliar per bulan melalui virtual account yang langsung terhubung ke anggaran pusat.

Mayoritas dana, sekitar 70 persen, dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari petani, peternak, dan nelayan setempat.

Produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal menyumbang 95 persen dari total pembelian, memperkuat kemandirian pangan daerah.

Distribusi dana secara langsung ke SPPG menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru di setiap wilayah.

Aliran dana besar menstimulasi permintaan komoditas pertanian, yang pada gilirannya menstabilkan harga pasar.

Petani melaporkan peningkatan penjualan dan produksi akibat permintaan yang konsisten dari program MBG.

Usaha kecil di sekitar SPPG juga merasakan dampak positif, terutama yang menyediakan bahan baku atau layanan pendukung.

Selain dampak ekonomi, BGN mencatat penurunan angka kemiskinan di sejumlah kabupaten yang menjadi lokasi SPPG.

Data BGN menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang berhubungan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi lokal.

Efek berantai tersebut memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah di Jawa Barat.

Anggaran keseluruhan program MBG mencapai Rp268 triliun, menjadikannya salah satu intervensi fiskal terbesar pemerintah.

Dadan menjelaskan bahwa sekitar Rp248‑Rp249 triliun dari total anggaran mengalir ke bawah melalui SPPG.

Skema alokasi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa dana mencapai tingkat paling akhir, yaitu masyarakat produsen.

Dalam forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN‑BH) di Makassar, Dadan menekankan pentingnya transparansi distribusi.

Ia menambahkan bahwa mekanisme virtual account meminimalisir kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.

Para rektor yang hadir menyambut positif inisiatif tersebut, mengingat peran perguruan tinggi dalam riset pertanian.

Pengawasan independen dari institusi akademik diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana MBG.

Sejumlah daerah melaporkan bahwa program MBG membantu menstabilkan pasokan pangan selama musim pancaroba.

Stabilitas pasokan tersebut berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok bagi konsumen.

Selain itu, program MBG berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Pengaruh positif pada kesehatan masyarakat menjadi faktor tambahan dalam penurunan beban biaya kesehatan daerah.

Kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan memprioritaskan pembelian lokal, program MBG menggerakkan nilai tambah di sektor agrikultur.

Analisis BGN memperkirakan bahwa perputaran dana MBG dapat menambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat secara signifikan.

Para ekonom memperkirakan kontribusi tambahan mencapai 0,5‑1 persen terhadap PDRB tahunan provinsi.

Pengalaman Jawa Barat diharapkan menjadi model bagi provinsi lain yang ingin mengoptimalkan program serupa.

BGN berencana memperluas jaringan SPPG ke provinsi lain dalam dua tahun ke depan.

Target ekspansi mencakup penambahan lebih dari 4.000 unit SPPG secara nasional.

Dengan skala tersebut, total perputaran dana MBG secara nasional diproyeksikan dapat melampaui Rp20 triliun per bulan.

Dadan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa program MBG terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengurang kemiskinan.

Ia menegaskan komitmen BGN untuk terus memantau dampak sosial‑ekonomi dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.