IKD Masih Memerlukan Fotokopi e‑KTP, Pemerintah Jelaskan Tantangan Infrastruktur dan Regulasi

Suara Pecari | Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa meski e‑KTP sudah dilengkapi chip elektronik, fotokopi fisik masih diminta dalam banyak urusan administrasi.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat card reader di sejumlah instansi yang belum mampu membaca data digital secara langsung.

Tanpa alat tersebut, dokumen fisik tetap menjadi bukti identitas yang paling dapat diandalkan.

Berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Himpunan Bankir Indonesia memiliki kebijakan penggunaan IKD yang berbeda.

Perbedaan regulasi ini memaksa sebagian besar kantor untuk kembali pada prosedur konvensional dengan meminta fotokopi e‑KTP.

Infrastruktur jaringan, bandwidth, dan keamanan siber masih belum mencapai standar yang memadai untuk menggantikan dokumen fisik secara total.

Pembangunan infrastruktur digital memerlukan anggaran besar serta waktu yang tidak singkat, sehingga transisi ke IKD tidak dapat dilakukan secara instan.

Saat ini, pemerintah masih mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah jangka panjang.

Namun, hingga semua warga dapat mengakses IKD secara penuh, kartu fisik tetap dipertahankan sebagai cadangan.

Fotokopi KTP menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan identitas dalam proses administratif sehari‑hari.

Panduan aktivasi KTP Digital 2026 menekankan bahwa aplikasi resmi IKD hanya tersedia untuk perangkat Android.

Pengguna iOS harus menunggu rilis resmi yang belum dijadwalkan.

Persyaratan awal meliputi NIK, email aktif, serta nomor telepon yang masih berfungsi.

Aplikasi harus diunduh dari Play Store dan diinstal pada ponsel yang terhubung internet.

Setelah memasukkan data pribadi, pengguna diminta melakukan verifikasi wajah dengan foto yang jelas.

Langkah selanjutnya adalah validasi di kantor Disdukcapil atau kantor kecamatan setempat.

Petugas akan memindai kode QR khusus untuk memastikan identitas sesuai data kependudukan.

Setelah verifikasi fisik selesai, aktivasi dilanjutkan melalui email dengan memasukkan kode aktivasi serta captcha.

Proses ini menutup tahapan aktivasi, dan KTP Digital siap digunakan.

Keuntungan utama IKD terletak pada efisiensi, karena tidak perlu menggandakan KTP untuk setiap urusan.

Data dapat diakses secara cepat dan terenkripsi, meminimalisir risiko kehilangan dokumen fisik.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menyarankan warga menyimpan KTP fisik dengan aman.

Hal ini dikarenakan belum semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat pemindai digital.

Ketiadaan infrastruktur digital yang merata membuat penggunaan KTP fisik masih relevan di banyak wilayah.

Pentingnya keamanan data ditekankan dengan larangan membagikan PIN aplikasi IKD kepada pihak lain.

Setiap langkah verifikasi dirancang untuk melindungi informasi pribadi warga dari potensi penyalahgunaan.

Penguatan jaringan internet di daerah terpencil menjadi prioritas pemerintah dalam rangka percepatan adopsi IKD.

Anggaran khusus telah dialokasikan untuk memperluas jaringan 4G dan mengembangkan pusat layanan digital.

Selain itu, program pelatihan bagi aparat administrasi sedang digulirkan untuk meningkatkan kompetensi penggunaan kartu chip.

Pengalaman beberapa provinsi yang sudah mengimplementasikan IKD secara penuh menunjukkan peningkatan kecepatan layanan publik.

Namun, perbedaan kebijakan antar lembaga masih menjadi hambatan utama bagi standarisasi penggunaan IKD.

Koordinasi lintas sektoral diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan semua instansi dapat mengakses data digital.

Jika tantangan ini berhasil diatasi, fotokopi e‑KTP diperkirakan akan berkurang secara signifikan.

Sementara itu, warga diharapkan tetap memanfaatkan fotokopi KTP sebagai alternatif yang sah dalam proses administratif.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan IKD demi layanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi.