DPD Menilai Kebijakan Ekonomi Pemerintah Utamakan Pemerataan dan Keadilan Sosial
Suara Pecari | Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengungkapkan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat dan daerah.
Tamsil menyatakan, “Ini menunjukkan arah pembangunan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama,” dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2026. Ia juga menilai bahwa konsep ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama di tengah ketimpangan ekonomi global yang semakin meningkat.
“Pembangunan nasional harus memberi manfaat yang lebih merata, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penopang sumber daya nasional,” tambahnya. Tamsil menekankan perlunya keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi sektor usaha rakyat. “Akses pembiayaan harus lebih adil agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.
Di samping itu, Tamsil juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan kewirausahaan dan dukungan pembiayaan bagi generasi muda. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. DPD RI siap mendukung agenda pembangunan nasional agar tetap berpihak pada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.