Komunitas 98 Resolution Network Dorong Transformasi Demokrasi Ekonomi di Indonesia
Suara Pecari | Jakarta – Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 oleh Komunitas 98 Resolution Network menekankan pentingnya transformasi demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta pada 21 Mei 2026, mereka menggarisbawahi bahwa reformasi harus melampaui aspek politik semata dan harus fokus pada penguatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Pemrakarsa jaringan ini, Haris Rusly Moti, menjelaskan bahwa reformasi harus mengedepankan pemberantasan korupsi dan kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengembalikan aset negara yang hilang untuk kepentingan masyarakat. “Mandat reformasi sita harta koruptor untuk subsidi rakyat mulai dijalankan,” tegas Haris Moti.
Kelompok ini juga menyoroti ketimpangan yang masih ada antara sektor politik dan ekonomi, serta menganggap demokrasi belum sepenuhnya berhasil memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ketua Umum PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menegaskan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada tataran politik dan harus mencakup pengelolaan sumber daya nasional untuk mencapai pemerataan ekonomi. “Reformasi harus menuju demokratisasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tuturnya.
Selain itu, mereka mencatat bahwa beberapa kebijakan pemerintah sejalan dengan semangat reformasi. Langkah-langkah seperti pemberantasan mafia migas dan penertiban kawasan hutan dinilai sebagai tindakan strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya demi kepentingan rakyat. Mereka juga menyambut baik pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang diklaim dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.
Sekjen PIJAR 98, Indri Ariefiandi, menambahkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah perlu disertai dengan solusi yang konstruktif. Ia menekankan bahwa demokrasi memerlukan gagasan alternatif yang dapat menguntungkan rakyat. “PIJAR 98 memandang kritik harus disertai solusi bagi penguatan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Jaringan ini juga mencatat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saat ini diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk dalam sektor pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional dan mendukung penguatan demokrasi yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan.
Dengan semangat reformasi yang terus dihidupkan, Komunitas 98 Resolution Network berharap agar semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Transformasi demokrasi ekonomi diyakini akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.