Kenaikan Harga Pertamax Picu Kekhawatiran Pembengkakan Subsidi, Pemerintah Klaim Perpindahan Konsumen Belum Masif

Kenaikan Harga Pertamax Picu Kekhawatiran Pembengkakan Subsidi, Pemerintah Klaim Perpindahan Konsumen Belum Masif

Suara Pecari | Pemerintah tengah menghadapi potensi tekanan baru pada anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut dikhawatirkan mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi seperti Pertalite, yang berpotensi menambah beban subsidi negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui akan terjadi pergeseran konsumsi, namun ia belum menghitung secara pasti dampaknya terhadap anggaran subsidi. “Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6). Menurutnya, sebagian konsumen Pertamax akan tetap bertahan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan mereka.

Senada dengan Purbaya, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyatakan bahwa perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum terjadi secara masif. “Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” kata Anggia di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, perpindahan yang terlihat justru terjadi dari Pertamax Turbo ke Pertamax, bukan ke BBM subsidi.

Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM subsidi. Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah pengawasan dengan menerapkan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite serta memerintahkan Pertamina meningkatkan pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyimpangan distribusi.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak akan naik. Kepastian ini disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (11/6). “Yang pertama kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Bahlil. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah fokus pada percepatan pengembangan energi alternatif, seperti konversi LPG ke CNG, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM subsidi.

Sementara itu, kasus dugaan penyelewengan BBM subsidi di SPBU Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih dalam penyelidikan. SPBU tersebut telah kembali beroperasi untuk melayani masyarakat, namun Pertamina masih menunggu hasil investigasi internal. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.

Pemerintah berharap dampak kenaikan harga Pertamax tidak terlalu memberatkan masyarakat, terutama sektor transportasi umum dan logistik yang masih menggunakan BBM subsidi. Dengan pengawasan yang ketat dan kebijakan yang tepat, diharapkan anggaran subsidi dapat dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

Kesimpulannya, meskipun ada kekhawatiran pembengkakan subsidi akibat perpindahan konsumen ke Pertalite, pemerintah optimistis bahwa perpindahan tersebut tidak akan masif. Langkah antisipatif seperti penggunaan QR code dan pengawasan ketat diharapkan mampu menjaga stabilitas anggaran subsidi serta memastikan subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan