MoU APLS dan SPPG: Kepastian Harga Telur bagi Peternak Kecil di Situbondo
Suara Pecari, Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengambil langkah strategis dengan memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dan Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini diharapkan memberikan kepastian harga telur ayam ras di tengah fluktuasi pasar yang kerap merugikan peternak kecil.
Latar Belakang: Fluktuasi Harga dan Jeritan Peternak Kecil
Selama beberapa tahun terakhir, peternak ayam petelur di Situbondo, khususnya yang berskala kecil, kerap menghadapi ketidakpastian harga. Produksi yang melonjak pada bulan-bulan tertentu, seperti April, seringkali diikuti dengan penurunan harga drastis. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo menunjukkan bahwa pada April 2026, produksi telur harian mencapai 5 ton, naik dari rata-rata 3,5 ton per hari. Akibatnya, harga di tingkat peternak sempat terpuruk hingga Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp24.000-Rp25.000 per kilogram.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan peternak, yang mayoritas memiliki skala usaha mikro. Dari total 60 anggota APLS, sebanyak 80% memiliki populasi ayam di bawah 5.000 ekor. Mereka sangat rentan terhadap guncangan harga karena modal terbatas dan akses pasar yang lemah. “Tanpa kepastian harga, kami hanya bisa pasrah saat harga jatuh. Banyak peternak yang terpaksa menjual ayamnya untuk menutup kerugian,” ujar Fitrah Hafif, Ketua APLS.
Detail Kerja Sama: Harga Tetap dan Pembaruan Berkala
Dalam MoU yang ditandatangani pada Kamis, 9 Juli 2026, di Pendopo Situbondo, disepakati harga jual telur dari peternak ke SPPG sebesar Rp27.500 per kilogram. Harga ini berlaku untuk seluruh anggota APLS yang tergabung dalam skema pasokan harian. Kesepakatan akan dievaluasi dan diperbarui setiap tiga bulan sekali, menyesuaikan dengan kondisi biaya produksi dan inflasi.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa harga tersebut sudah mempertimbangkan margin keuntungan yang layak bagi peternak. “Dengan Rp27.500, peternak bisa untung sekitar Rp2.000 per kilogram. Ini sangat membantu, terutama saat harga pasar sedang rendah,” jelasnya. SPPG sendiri merupakan lembaga yang menyalurkan telur ke program-program pemenuhan gizi di sekolah dan posyandu, sehingga permintaan bersifat tetap dan terencana.
Tabel Data Peternak APLS Situbondo
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Jumlah Anggota APLS | 60 peternak |
| Skala Kepemilikan Ayam | 20 – 25.000 ekor per peternak |
| Produksi Harian Rata-rata | 5 ton (puncak April), normal 3,5 ton |
| Harga Kesepakatan MoU | Rp27.500/kg |
| Perkiraan Keuntungan per Kg | Rp2.000 |
| Periode Pembaruan Harga | Setiap 3 bulan |
Dampak Langsung bagi Peternak dan Industri
MoU ini memberikan jaring pengaman (safety net) bagi peternak kecil yang selama ini tidak memiliki daya tawar. Dengan adanya pembeli tetap (SPPG), risiko overproduksi dapat diminimalkan. “Kami tidak lagi bergantung pada tengkulak yang suka menekan harga. SPPG menyerap telur kami setiap hari dengan harga yang sudah disepakati,” kata Hafif. Lebih lanjut, kerja sama ini juga mengurangi biaya pemasaran, karena peternak tidak perlu mendistribusikan sendiri ke pasar tradisional.
Dari sisi SPPG, pasokan telur yang stabil dan harga terjangkau mendukung program pemenuhan gizi anak sekolah di Situbondo. Kepala Dinas Pendidikan Situbondo menyambut baik MoU ini karena menjamin ketersediaan telur untuk program sarapan bergizi gratis yang menjangkau 20.000 siswa.
Peran Pemerintah: Fasilitator dan Pengembang Ekosistem
Bupati Rio menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga mendorong inovasi. Ia menyarankan agar kerja sama SPPG tidak terbatas pada telur, tetapi juga melibatkan sektor perikanan dan pertanian. “Limbah SPPG bisa diolah menjadi pupuk cair organik (POC) yang akan disuplai ke petani. Ini ekonomi sirkuler yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya. Saat ini, Pemkab sedang menjajaki MoU antara SPPG dengan asosiasi petani POC dan kelompok nelayan.
Pemerintah juga berencana memberikan pelatihan manajemen keuangan dan teknologi pakan bagi anggota APLS agar efisiensi produksi meningkat. Hal ini sejalan dengan visi Bupati untuk menjadikan Situbondo sebagai lumbung pangan protein hewani.
Implikasi Lebih Luas: Model Pemberdayaan Peternak Kecil
Keberhasilan MoU ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 70% peternak ayam petelur di Indonesia adalah peternak mandiri dengan skala kecil. Mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga pakan dan telur. Dengan adanya jaminan pasar seperti SPPG, risiko dapat ditekan dan kesejahteraan peternak meningkat.
Selain itu, kerja sama ini mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi telur Situbondo yang mencapai 5 ton per hari (setara 1,8 juta butir) berkontribusi signifikan terhadap pasokan Jawa Timur. Dengan harga yang stabil, konsumen juga diuntungkan karena tidak mengalami lonjakan harga yang tajam.
Namun, tantangan tetap ada. Skema ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Jika SPPG tidak mampu menyerap seluruh produksi saat panen raya, peternak bisa kembali terpuruk. Oleh karena itu, Bupati Rio mendorong diversifikasi pasar, termasuk kerja sama dengan perusahaan swasta dan ritel modern.
Penutup: Harapan di Balik Tinta Perjanjian
Penandatanganan MoU antara APLS dan SPPG bukan sekadar seremoni. Di balik tinta perjanjian itu, tergambar masa depan yang lebih pasti bagi puluhan peternak kecil di Situbondo. Mereka yang selama ini berjuang sendirian melawan fluktuasi pasar kini memiliki kekuatan kolektif dan dukungan pemerintah. Keberhasilan model ini—yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan—bisa menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan lembaga sosial mampu menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Dari kandang-kandang sederhana di pelosok desa, kini harapan itu mulai menetas.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
