Sinergi KSKK Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Suara Pecari, Jember – Sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSKK) terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sekarkijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.
Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga
<pMenurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember per 31 Mei 2026, sektor jasa keuangan di kawasan ini menunjukkan kinerja yang solid. Kredit bank umum tumbuh 0,78 persen secara tahunan menjadi Rp62,42 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 7,06 persen. Kredit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami peningkatan sebesar 6,83 persen menjadi Rp2,58 triliun dengan NPL 14,29 persen. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank umum tumbuh signifikan 16,58 persen mencapai Rp55,80 triliun, meski DPK di BPR mengalami kontraksi 0,61 persen menjadi Rp2,18 triliun.
Kinerja Pasar Modal dan Pembiayaan
Jumlah investor pasar modal di wilayah Sekarkijang meningkat pesat, tercatat naik 70,42 persen (yoy) dengan Single Investor Identification (SID) mencapai 431.375. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan bertambah 4,34 persen menjadi Rp4,86 triliun dengan Non-Performing Financing (NPF) 3,71 persen, masih di bawah batas aman 5 persen. Pembiayaan modal ventura juga tumbuh 7,94 persen menjadi Rp411 miliar yang mencerminkan dukungan terhadap inovasi dan pengembangan usaha di daerah.
Perbaikan Sektor Perasuransian
Sektor asuransi jiwa menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan premi naik 58,28 persen menjadi Rp271,49 miliar dan klaim meningkat 25,92 persen menjadi Rp130,59 miliar. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan melalui asuransi. Di sisi lain, asuransi umum masih mengalami perlambatan dengan premi terkontraksi 4,78 persen dan klaim menurun 14,18 persen, yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor ini.
Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyatakan bahwa LPS konsisten mengawal penjaminan simpanan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Hingga Juni 2026, cakupan penjaminan simpanan di Jawa Timur mencapai lebih dari 99 persen untuk rekening bank umum dan BPR/BPRS, melampaui standar yang ditetapkan undang-undang dan standar internasional IADI.
Penjaminan di Banyuwangi bahkan terus membaik dengan tingkat kepatuhan perbankan terhadap program LPS yang meningkat. Proporsi simpanan di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menurun, menunjukkan efektivitas pengawasan LPS.
Dalam Rapat Dewan Komisioner pada 25 Juni 2026, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan Rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 basis poin, berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi pasar dan menjaga stabilitas simpanan masyarakat.
Perluasan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan
LPS bersama OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperluas cakupan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) guna mendapatkan data yang lebih komprehensif. Informasi ini menjadi dasar penting dalam merancang program edukasi dan inklusi keuangan yang tepat sasaran di berbagai kelompok dan wilayah.
Masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening perbankan. Oleh karena itu, KSKK terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan agar program prioritas pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Peran Bank Indonesia dalam Digitalisasi Sistem Pembayaran
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Achmad, menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga termasuk LPS dan anggota KSKK dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menunjukkan peningkatan jumlah merchant rata-rata 27 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 24 persen.
Volume dan nominal transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan positif, mencerminkan adopsi masyarakat yang semakin luas terhadap pembayaran digital yang aman, cepat, mudah, dan terpercaya. Digitalisasi ini menjadi pendorong utama penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di wilayah Sekarkijang.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
