Pembatasan Pembelian Pertalite Berdasarkan Desil dan Jenis Kendaraan Dinilai Perlu Kajian Lebih Mendalam
Suara Pecari – Pemerintah tengah mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar bersubsidi bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi energi dan menghemat anggaran subsidi yang diperkirakan mencapai 10 persen.
Namun, sejumlah pakar dan pemerhati menilai pembatasan berdasarkan desil berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran jika data penerima subsidi kurang akurat dan mekanisme kontrol di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak efektif.
Ketepatan Data dan Mekanisme Kontrol
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti dua aspek utama dalam pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil, yaitu ketepatan data penerima subsidi dan mekanisme kontrol pengisian BBM di SPBU. Faisal menyatakan bahwa akurasi data desil masih menjadi persoalan karena dapat memicu inclusion error (penerima yang tidak berhak) dan exclusion error (penerima yang berhak tidak mendapat subsidi).
Selain itu, mekanisme kontrol seperti penggunaan barcode saat pembelian BBM yang saat ini diterapkan berisiko disalahgunakan. Misalnya, pemilik kendaraan mampu yang tidak termasuk penerima subsidi dapat meminta sopir yang masuk desil penerima untuk mengisi BBM menggunakan barcode miliknya, sehingga terjadi kebocoran subsidi.
Jenis Kendaraan Sebagai Indikator Desil
Pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya dalam menentukan pembatasan pembelian Pertalite. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa jenis kendaraan mencerminkan desil masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan pembatasan. Namun, detail skema dan jenis kendaraan yang akan dibatasi masih dalam tahap pembahasan.
Proyeksi Penghematan dan Implementasi Tahap Awal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kelompok desil 9 dan 10, khususnya desil 10, dapat menghemat anggaran subsidi hingga sekitar 10 persen. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan secara bertahap, dimulai dari kelompok desil 10 sebelum memperluas kebijakan ke desil 9.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ini masih dalam tahap kajian dan belum diberlakukan, sehingga masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa.
Perlunya Data Valid dan Pengawasan Ketat
Keberhasilan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil dan jenis kendaraan sangat bergantung pada validitas data pengguna subsidi serta pengawasan ketat di lapangan. Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran yang merugikan kelompok yang sebenarnya berhak memperoleh subsidi.
Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan data penerima subsidi akurat dan mekanisme pengendalian di SPBU efektif agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pembatasan pembelian Pertalite merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi energi, namun implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan data yang valid agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
