Wamendagri Bima Arya Tekankan KDKMP sebagai Pusat Layanan Ekonomi Desa Terintegrasi
Suara Pecari, Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya pengembangan Koperasi DesaKelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional KDKMP di Bandar Lampung pada Jumat, 4 September 2026.
KDKMP Sebagai Pusat Layanan Ekonomi Desa
Bima Arya menggarisbawahi bahwa KDKMP tidak hanya sekadar unit usaha retail, melainkan harus menjadi pusat pelayanan ekonomi yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem di tingkat desa dan kelurahan. Dalam koperasi ini, berbagai layanan seperti simpan pinjam, toko sembako, apotek, hingga penyaluran barang subsidi resmi dapat dijalankan secara terpadu.
Fungsi Strategis KDKMP
KDKMP memiliki peran penting dalam memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara, sehingga harga produk di tingkat petani dapat meningkat sementara harga bagi konsumen dapat ditekan. Selain itu, koperasi ini diharapkan berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja di desa.
Bima Arya menambahkan, “KDKMP ini menggabungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, dan layanan bisnis yang meliputi unit usaha dan potensi kemitraan strategis. Hal ini menjadikan KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi.”
Implementasi dan Dukungan Program
KDKMP diarahkan untuk mendukung distribusi bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, serta gas LPG bersubsidi. Koperasi ini juga berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadi agregator yang dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.
Masa Transisi dan Kepemilikan
Pengelolaan KDKMP saat ini masih dalam masa transisi selama dua tahun yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dukungan pelatihan dan masukan dari kepala desa dan lurah. Setelah masa transisi, KDKMP akan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.
Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan Lahan
Bima Arya menekankan peran penting pemerintah daerah dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal mulai dari perencanaan hingga implementasi. Kepala daerah diminta memberikan perhatian penuh dan menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan KDKMP.
Terkait lahan, Bima menjelaskan bahwa lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat digunakan untuk KDKMP melalui kerja sama sesuai ketentuan, termasuk opsi pinjam pakai tanpa pembayaran jika memenuhi syarat. Target ideal luas lahan KDKMP adalah sekitar 1.000 meter persegi, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
Verifikasi dan Validasi
Pemerintah daerah juga diminta memastikan proses verifikasi dan validasi dokumen dan kondisi lapangan dilakukan sebelum KDKMP diserahterimakan. Tim yang dipimpin oleh sekretaris daerah bertugas memeriksa administrasi dan kesesuaian dokumen dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah masalah di masa depan.
Perkembangan Positif KDKMP di Beberapa Daerah
Beberapa daerah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan KDKMP. KDKMP Sidomulyo di Jember telah berhasil menembus pasar ekspor kopi ke tiga negara. Di Sulawesi Tenggara, KDKMP mampu memasuki pasar Tiongkok, sementara Jawa Timur mencatat nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.
Seminar Nasional dan Partisipasi Pejabat
Seminar Nasional KDKMP yang mengangkat tema “Koperasi DesaKelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta tokoh pemerintahan daerah dan Forkopimda Provinsi Lampung.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
