NPL Situbondo Tinggi Dipengaruhi Kredit Bermasalah Korporasi LPP RRI

NPL Situbondo Tinggi Dipengaruhi Kredit Bermasalah Korporasi LPP RRI

Suara Pecari, Situbondo – Tingginya angka kredit macet atau NPL (non-performing loan) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencapai 29,87 persen, sebagian besar disebabkan oleh kredit bermasalah dari korporasi salah satu perusahaan besar di wilayah tersebut.

Faktor Penyebab NPL Tinggi

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember, Aris Budiman, jika kredit korporasi bermasalah tersebut dikeluarkan dari perhitungan, angka kredit macet di Situbondo hanya sebesar 5,04 persen. Angka ini sebanding dengan rata-rata NPL di wilayah Sekarkijang yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang.

“Bisa kita bayangkan betapa tingginya NPL dari kredit korporasi tersebut,” ujar Aris Budiman dalam acara Bankers Lunch – High Level Strategic Dialogue Asesmen Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Jember, Kamis, 17 September 2026.

Dampak Tingginya NPL terhadap Ekonomi Situbondo

Tingginya NPL sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Situbondo, karena hal ini menjadi pertimbangan penting bagi para investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Aris Budiman menjelaskan, “Investor akan melihat angka NPL untuk menentukan keputusan investasi. Jika NPL tinggi, mereka cenderung ragu-ragu. Sementara Situbondo sedang gencar menarik investor.”

Upaya Penanganan Kredit Macet

Forum yang diadakan di Aula Kantor OJK Jember tersebut mengundang berbagai bank besar di Situbondo, seperti BRI, BTN, BNI, Bank Jatim, BCA, BPR Jatim, Mandiri, serta pejabat terkait dari Pemkab Situbondo dan Bank Indonesia Jember.

Dalam forum ini, disepakati beberapa langkah strategis untuk menurunkan angka kredit macet secara bertahap, khususnya terkait kredit korporasi bermasalah.

  • Restrukturisasi kredit oleh beberapa bank besar.
  • Likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan kredit.
  • Pengambilan alih bisnis korporasi oleh investor baru.

Aris Budiman menegaskan, OJK akan mendampingi dan mengawal proses komunikasi dan koordinasi antar pihak agar langkah-langkah strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Respons Pemerintah Daerah

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi OJK dalam menciptakan forum bersama para bankers untuk mengatasi kendala pertumbuhan ekonomi akibat tingginya NPL.

“Forum ini sangat membantu kami yang mengalami kendala untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Semua upaya kami lakukan namun karena angka NPL sangat tinggi, kami harus melakukan upaya strategis,” ujarnya.

Bupati Rio menegaskan, jika kredit korporasi bermasalah tersebut tidak diperhitungkan, angka NPL Situbondo berada di angka 5,04 persen, yang merupakan angka rata-rata NPL wilayah Sekarkijang.

“Performa NPL sekitar 5,04 persen ini tidak menjadi masalah dan perlu diyakinkan kepada calon investor bahwa Situbondo masih sangat ramah untuk investasi,” tuturnya.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *