Solar Subsidi Langka di Riau, Sopir Truk Rela Antre Hingga 6 Jam di SPBU
Suara Pecari, Riau – Krisis ketersediaan solar subsidi di Provinsi Riau semakin parah, memaksa sopir truk rela mengantre hingga enam jam di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mendapatkan bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas mereka.
Antrean panjang ini terjadi di banyak lokasi, termasuk SPBU di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru dan Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu. Manajer SPBU Kelurahan Pangkalan Kasai, Oxy Maryuand, menjelaskan bahwa antrean biasanya mengular dari pagi hingga siang dan kembali terjadi malam hingga pagi hari karena pasokan solar yang terbatas cepat habis.
Penyebab dan Dampak Krisis Solar Subsidi
Keterbatasan kuota dan hambatan distribusi menjadi penyebab utama kelangkaan solar subsidi yang dialami Riau dan bahkan provinsi tetangga. Direktur Pengembangan BUMD PT SPRH (Perseroda) di Rokan Hilir, Yusuf Mudji Sutrisno, menambahkan bahwa pengiriman solar dari Pertamina Patra Niaga Dumai memerlukan waktu sehingga penyaluran dilakukan secara bertahap.
Selain sektor angkutan barang, kebutuhan solar di daerah ini juga tinggi akibat aktivitas perikanan dan pertanian yang memasuki masa tanam, sehingga alokasi solar harus diatur agar stok tidak habis total pada satu hari.
Respon DPRD Pekanbaru terhadap Antrean Solar
Antrean panjang solar di Kota Pekanbaru juga mendapat sorotan dari DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Faisal Islami, meminta Pertamina untuk segera turun tangan dan tidak mengabaikan kondisi lapangan yang menyebabkan sopir truk rela antre sejak pagi hingga malam bahkan menginap di SPBU.
Faisal menegaskan bahwa antrean ini tidak hanya menyulitkan sopir truk, tetapi juga mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Ia mempertanyakan distribusi solar di Riau, yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak, namun masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan solar subsidi.
Pengalaman Sopir Truk di Bandar Lampung
Situasi serupa juga terjadi di Bandar Lampung, di mana sopir truk seperti Roni harus mengantre hingga empat jam di SPBU dengan risiko kehabisan solar sebelum giliran mereka tiba. Berbeda dengan Jakarta yang menggunakan sistem barcode, pembelian solar subsidi di Lampung dibatasi hingga Rp 1,2 juta per kendaraan untuk mengatur distribusi.
Perlunya Pendataan dan Pengawasan Penerima Subsidi
Yusuf Mudji Sutrisno menekankan pentingnya pendataan ulang penerima solar subsidi, terutama nelayan yang membutuhkan alokasi besar, untuk memastikan solar subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan distribusi dan mengurangi antrean panjang.
Kondisi antrean solar subsidi yang mengular di Riau dan beberapa daerah lain menunjukkan perlunya koordinasi lebih baik antara Pertamina dan pemerintah daerah. Penanganan yang efektif sangat dibutuhkan agar kebutuhan bahan bakar bagi sektor transportasi dan sektor produktif lainnya dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
Upaya segera dari semua pihak akan membantu mengatasi kelangkaan solar subsidi sehingga aktivitas ekonomi dan sosial di daerah penghasil minyak seperti Riau dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
