Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Suara Pecari – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian signifikan dalam dua tahun terakhir dengan realisasi investasi mencapai Rp 3.923,2 triliun. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menilai angka ini menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian bangsa. Namun, Bamsoet mengingatkan bahwa besarnya investasi belum tentu langsung diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Investasi yang masuk dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini berhasil menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja. Menariknya, sebagian besar penyerapan tenaga kerja tersebut sebesar 51,8 persen berasal dari luar Pulau Jawa, yang menandakan distribusi manfaat investasi tidak hanya terpusat di Jawa. Meski demikian, Bamsoet menegaskan bahwa besarnya nilai investasi saja tidak cukup untuk menjamin masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan memadai.
Faktor kualitas lapangan kerja, tingkat upah, dan keberlanjutan pekerjaan menjadi aspek penting untuk mengukur dampak investasi terhadap kehidupan masyarakat. Bamsoet menyatakan, “Investasi triliunan rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang layak, upah yang baik, dan kesempatan usaha bagi masyarakat.” Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar pembangunan ekonomi bisa dinikmati secara merata.
Fokus Sektor Pangan dan Energi
Di sektor pangan, pemerintah mencatat produksi beras nasional sebesar 34,69 juta ton serta melakukan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi. Bamsoet mengingatkan pentingnya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi konsumen sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama.
Selain itu, kebijakan penerapan biodiesel B50 dan pengurangan ketergantungan impor solar diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp 170 triliun. Namun, Bamsoet menekankan bahwa proyeksi tersebut harus dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan yang efektif serta dampaknya terhadap ketahanan energi dan beban ekonomi masyarakat.
Program Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah juga memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 57 juta penerima manfaat dan layanan Cek Kesehatan Gratis yang telah diakses oleh 106,3 juta masyarakat. Bamsoet menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Bamsoet, jumlah penerima manfaat tidak cukup untuk mengukur keberhasilan program jika dampaknya terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat belum terukur secara komprehensif.
Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum
Bamsoet juga menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang kuat sebagai upaya menekan angka kemiskinan yang saat ini tercatat sebesar 8,07 persen. Angka kemiskinan ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Dengan berbagai capaian ini, tantangan utama bagi pemerintahan Prabowo ke depan adalah memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi dan realisasi program dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Lebih dari itu, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam hal kualitas pekerjaan dan kesejahteraan.
Bamsoet mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi dari seberapa jauh manfaat tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
