Saat Abraham Samad Cs Bersuara: Kritik MBG, Kopdes, Data Korupsi hingga Karhutla
Suara Pecari, Jakarta – Sejumlah tokoh hukum dan pakar lingkungan mengkritik berbagai aspek pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam diskusi bertajuk “Uji Publik Antikorupsi, Konstitusi, dan Kekuasaan: Evaluasi Kritis Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Kritik utama disampaikan oleh Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34. Penurunan ini menunjukkan memburuknya persepsi publik terhadap korupsi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas penegakan hukum di era pemerintahan saat ini. Selain itu, data World Justice Project menempatkan Indonesia pada peringkat terbawah dari 143 negara dalam aspek penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
Kritik terhadap Program Pemerintah
Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar, mengkritik buruknya tata kelola Program Makan Bergizi (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kedua program tersebut dinilai tidak berjalan optimal dan bahkan memicu penindakan oleh aparat penegak hukum terhadap sejumlah pihak terkait.
Sementara itu, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mempertanyakan komitmen pemerintahan dalam merealisasikan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dijanjikan sejak Mei 2025, namun hingga kini belum terealisasi. RUU ini dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan kewenangan perampasan aset hasil korupsi.
Isu Lingkungan dan Kebakaran Hutan
Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik, menyoroti dampak pengelolaan sumber daya alam yang masih bersifat ekstraktif dan oligarkis. Pola ini dianggap menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang terjadi di Indonesia. Ia menegaskan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan transparan guna mencegah bencana ekologis serupa di masa depan.
Signifikansi Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kritik-kritik dalam diskusi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam berbagai sektor pemerintahan, mulai dari pemberantasan korupsi, tata kelola program sosial, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Penurunan IPK dan masalah penegakan hukum menjadi indikator penting yang harus mendapat perhatian serius agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
Selain itu, pengelolaan program pemerintah yang belum optimal dan lambannya realisasi RUU strategis menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara menyeluruh. Isu lingkungan yang diangkat juga menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan bencana ekologis.
Diskusi ini menjadi panggilan bagi pemerintah untuk lebih transparan, bertanggung jawab, serta proaktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
