Dasco Terima Audiensi Guru TK di DPR, Honorer Minta Diangkat Jadi PPPK
Suara Pecari, Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PP IGTKI-PGRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7). Dalam pertemuan tersebut, organisasi guru TK menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta agar guru TK honorer, khususnya di sekolah swasta, dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum PP IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani mengapresiasi Dasco yang telah menerima audiensi. Ia mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekitar 350 ribu anggotanya. “Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik. Dan banyak sekali aspirasi yang kami sampaikan dari guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia, di mana anggota kami ada sekitar 350.000,” kata Eka kepada wartawan, Kamis (30/7). Ia menambahkan bahwa aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari DPR dan diharapkan segera ditindaklanjuti.
Aspirasi Utama Guru TK Honorer
Eka menjelaskan bahwa salah satu aspirasi utama yang dibawa IGTKI-PGRI adalah nasib guru TK yang masih berstatus honorer. Menurutnya, mayoritas guru TK merupakan guru swasta yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian. “Ya, di antaranya adalah harapan kami guru TK sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Harapan kami dapat diangkat menjadi PPPK. Dan juga program inpassing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, IGTKI-PGRI juga meminta dukungan DPR terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru TK tingkat nasional yang akan diikuti ribuan guru. Mereka juga mengajukan proposal untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden.
Dukungan terhadap Program Pemerintah
IGTKI-PGRI menyatakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah di sektor pendidikan, terutama rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Eka menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program tersebut. “Dan tentunya juga tadi kami sampaikan bahwa kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya juga yang kaitannya dengan Taman Kanak-Kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun dapat dicanangkan mulai dari Taman Kanak-Kanak, yaitu TK B. Dan juga pembatasan usia yang jelas antara formal dan non-formalnya. InsyaAllah untuk Wajib Belajar 13 Tahun ini Taman Kanak-Kanak siap mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Permintaan Pengesahan RUU Sisdiknas
Dewan Kehormatan IGTKI-PGRI Suhendri mengatakan bahwa salah satu permintaan utama adalah agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) segera dituntaskan. “Yang pertama, kami ingin segera Undang-Undang RUU Sisdiknas itu segera disahkan. Karena advokasi ini sangat kami perlukan di daerah agar nanti anak-anak Indonesia 2045 itu bisa tercapai Indonesia Emas,” ujar Suhendri.
Peningkatan Kompetensi dan Akreditasi
IGTKI-PGRI juga meminta pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi guru, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal. Menurut Suhendri, masih banyak guru TK di daerah yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. Ia mencontohkan kebutuhan pelatihan bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
Selain itu, IGTKI-PGRI menyoroti masih banyaknya sekolah TK di daerah yang belum memperoleh akreditasi. Suhendri berharap dukungan pemerintah terhadap guru TK terus ditingkatkan demi mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
